Dear Pemerintah, Pola Pikir Kapitalis Liberal Harus Diubah Demi Tercapainya Kedaulatan Pangan

Tingginya impor pangan di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab dewasa ini, angka impor pangan dalam negeri telah mencapai angka 60 persen.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan, Indonesia sangat ketergantungan impor, terutama dalam sektor pertanian lantaran menganggap cara tersebut lebih murah dibandingkan memproduksi pangan.

“Cara berpikir kapitalis liberalis ini pernah kita lakukan. Indonesia pernah menjadi wilayah yang tidak diklasterkan menjadi wilayah tanaman pangan, tapi perkebunan menjadi suply negara-negara industri,” kata Aria Bima dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk 'Pertanian, Masa Depan Pemulihan Ekonomi Indonesia' yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/12).

Pada dasarnya, kata dia, saat ini pemerintah telah melakukan langkah dan kebijakan strategis untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara agraria yang mengedepankan kedaulatan pangan, salah satunya dengan membuka food estate.

Menurutnya, food estate yang tengah digagas pemerintah bersinggungan dengan nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kedaulatan pangan.

Hal itu, kata Aria, terlihat dengan sikap pemerintah yang mengedepankan infrastruktur pertanian di lima tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Jokowi sangat komit lima tahun ini untuk ketersediaan pangan, itu sama dengan mengatur tata guna air yang akan berdampak pada ketersediaan air pada pangan untuk konversi lahan dan kebutuhan lainnya,” tutupnya.