Berita

Kuasa hukum keluarga enam laskar Front Pembela Islam (FPI)/RMOL

Politik

Bukan Tidak Percaya Propam, Kuasa Hukum Laskar FPI Minta Komisi III DPR Bentuk TPF Independen

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 16:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keluarga enam laskar Front Pembela Islam (FPI) korban penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 meminta Komisi III DPR RI untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen.

Permintaan itu disampaikan kuasa hukum keluarga korban, Achmad Michdan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

"Saya minta supaya Komisi III segera membentuk Tim Pencari Fakta," ujar Achmad Michdan.


Achmad mengatakan, permintaan untuk membentuk TPF ini bukan berarti tidak keluarga korban tidak percaya pada Propam Polda Metro Jaya.

Menurutnya, TPF ini untuk menghindari pihak-pihak yang berkepentingan ikut campur dalam penuntasan kasus yang menimpa korban.

"Bukan berarti kita tidak percaya kepada Propam misalnya, tetapi kan yang menjadi masalah atau problem ini antara Kepolisian dan anggota masyarakat," tuturnya.

"Oleh karena itu, tentu lembaga yang lebih netral bisa memberikan keterangan objektif dan transparan. Jadi, kami meminta bahwa terhadap mendukung supaya mengungkap ini juga dilaksanakan. Misalnya, LPSK ini untuk bisa mengamankan, bisa di lokasi, kemudian pihak-pihak yang terasa bahwa bisa mengungkap," demikian Achmad.

Enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab yang tewas ditembak mati kini sudah dimakamkan.

Lima orang diantaranya telah dimakamkan di Pondok Pesantren Agrokultural (Markaz Syariah FPI) Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Faiz Ahmad Syukur (22), Andi Oktiawan (33), M. Reza (20), Muhammad Suci Khadavi Poetra (21), dan Akhmad Sofiyan (26).

Kemudian, satu laskar FPI bernama Luthfi Hakim (24) yang juga tewas ditembak dimakamkan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya