Amnesty International mengecam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Airbnb di wilayah sensitif secara politik, yaitu Tepi Barat.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Rabu (9/12), Amnesty International mendesak Airbnb untuk memindahkan properti sewaannya di pemukiman Tepi Barat karena berisiko.
Kecaman itu muncul sebelum Airbnb mengadakan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) perdananya di Nasdaq pada Kamis (10/12). Di mana hal tersbeut tidak sesuai dengan janji perusahaan pada 2019 yang menyebut tidak akan mengambil untung dari listingnya di Tepi Barat.
"Saham Airbnb diperkirakan akan dibeli oleh investasi dan dana pensiun di seluruh dunua, yang berarti sejumlah besar orang secara tidak langsung akan memiliki investasi tanpa memahami konsekuensi penuhnya," ujar Amnesty International.
Pemukiman yang dibangun oleh Israel di Tepi Barat dianggap hal yang ilegal dan terus menjadi rebutan dengan Palestina.
Pada 2018, Airbnb mengatakan akan memindahkan propertinya dari Tepi Barat sesuai tuntutan Palestina dan aktivis HAM.
Tetapi pada 2019, perusahaan menarik kembali keputusan itu dan berkomitmen akan menyerahkan keuntungan dari pemesanan properti di sana untuk organisasi HAM.
"Setiap keuntungan yang dihasilkan untuk Airbnb oleh aktivitas tuan rumah Airbnb di seluruh Tepi Barat akan disumbangkan ke organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan yang melayani orang-orang di berbagai belahan dunia," kata Airbnb dalam pernyataannya pada April 2019.
Amnesty International menyebut, Airbnb memiliki sekitar 200 properti untuk disewakan di pemukiman Israel di Tepi Barat.
Wakil Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah Saleh Higazi mengatakan, Airbnb perlu melakukan hal yang benar dan berhenti mengambil keuntungan dari pemukiman ilegal.
