Berita

Minoritas Uighur di Xinjiang, China/Net

Dunia

Laporan Kondisi Uighur Terus Bermunculan, PBB Ingin Segera Kunjungi Xinjiang

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 10:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Laporan terbaru terkait penggunaan big data oleh otoritas China untuk menahan minoritas Uighur telah disoroti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet mengaku prihatin dengan laporan tersebut dan ingin mengunjungi Xinjiang.

"Laporan ini datang dari berbagai sumber, tetapi konsisten. Tim saya mencoba untuk memvalidasi materi yang kami terima tentang masalah ini," kata Bachelet kepada wartawan pada Rabu (9/12), seperti dimuat Anadolu Agency.


Komisi PBB itu telah berbulan-bulan mencari akses ke wilayah Xinjiang yang dikontrol ketat dan berharap dapat mengunjunginya pada 2021.

Pada Februari 2020, Bachelet mengatakan pihaknya berupaya melakukan analisis mendalam mengenai situasi HAM di China, khususnya terhadap minoritas Uighur.

"Kami akan terus meminta akses tak terkekang bagi tim terdepan kami dalam mempersiapkan kunjungan ini," kata Bachelet ketika itu.

Bachelet mengatakan, pihaknya dan pemerintah China akan melakukan pertukaran, sekaligus untuk melihat kondisi pandemi Covid-19 di sana.

Beberapa waktu lallu, Human Rights Watch mendapatkan akses ke dokumen yang bocor. Dokumen itu menunjukkan, polisi China menggunakan data warga Uighur, mulai dari nama hingga aktivitas religiusnya untuk melakukan penahanan.

PBB sendiri meyakini lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di Xinjiang yang disebut China sebagai pusat pelatihan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya