Berita

Polisi di Xinjiang, China/Net

Dunia

HRW: Polisi China Tandai Warga Uighur Sebelum Mereka Ditahan Di Kamp

RABU, 09 DESEMBER 2020 | 14:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah dokumen yang bocor dan didapatkan oleh Human Rights Watch (HRW) menunjukkan, kepolisian China telah menandai lebih dari 2.000 minoritas Uighur untuk menahan mereka.

Dokumen itu berisi daftar yang mengindikasikan pemerintah China menggunakan program kepolisian yang disebut sebagai Platform Operasi Bersama Terpadu (IJOP) untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi warga Uighur sebagai kandidat yang akan ditahan di kamp secara sewenang-wenang.

Di dalam daftar dari 2018 itu berisi nama warga Uighur di Provinsi Xinjiang, termasuk nomor telepon mereka, apakah mereka mempelajari Al Quran dan mengenakan pakaian religius, hingga apakah mereka kerap bepergian ke luar negeri serta alasan mereka ditahan di kamp.


"Daftar Aksu adalah pertama kalinya kami melihat IJOP beraksi dalam menahan orang," kata Maya Wang dari HRW, seperti dikutip Reuters.

"Ini memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana penindasan brutal China terhadap Muslim Turki Xinjiang sedang didorong oleh teknologi," lanjutnya.

HRW sendiri tidak mengidentifikasi sumber pemberi daftar karena masalah keamanan dan belum ada verifikasi keaslian daftar tersebut.

Kementerian Luar Negeri China pun belum memberikan komentar.

Tetapi HRW menyebut pihaknya dapat mengonfirmasi identitas orang-orang yang ada di dalam daftar tersebut, bahkan 18 anggota keluarga sudah teridentifikasi dan saat ini tinggal di luar negeri.

Di dalam daftar tersebut juga disebutkan klasifikasi apakah orang yang dimaksud kerap mematikan ponselnya, atau memiliki "pikiran yang tidak stabil".

Walaupun telah disanggah oleh China, para pakar dan PBB menyebut, setidaknya satu juta etnis Uighur yang mayoritas adalah Muslim telah ditahan di beberapa kamp-kamp di Xinjiang.

Beijing menyebut kamp-kamp itu merupakan lembaga kejuruan dan mereka yang sudah lulus dapat pulang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya