Berita

Wakil Menteri Luar Negeri China, Zheng Zeguang/Net

Dunia

China: AS Adalah ‘Tangan Hitam Terbesar’ Di Balik Kekacauan Sosial Hong Kong

RABU, 09 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengumuman sanksi baru Departemen Luar Negeri AS terhadap sejumlah pejabat China berbuntut panjang dengan pemanggilan Robert W. Forden, kuasa hukum di Kedutaan Besar AS untuk China, pada Selasa (8/12) waktu setempat.

Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri China, Zheng Zeguang, untuk menyatakan penolakan yang serius terhadap sanksi yang ditujukan untuk 14 wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) beberapa waktu yang lalu.

Zheng mengatakan tindakan AS telah melanggar standar hubungan internasional dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China dengan sewenang-wenang.


"Ini tidak masuk akal, dan China menyatakan ketidakpuasan yang keras terhadapnya,” kata Zheng, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (8/12).

Otoritas AS mengumumkan pada Senin (7/12) bahwa mereka menjatuhkan sanksi pada 14 orang - semua wakil ketua Komite Tetap NPC ke-13 - atas urusan Hong Kong. Langkah itu dilakukan setelah NPC membuat keputusan pada November untuk mendiskualifikasi empat anggota parlemen oposisi Hong Kong.

Zheng kesal AS selalu saja menyamar sebagai pelindung demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi Hong Kong. AS menggunakan berbagai cara untuk mencampuri urusan dalam negeri orang lain dan menghasut dukungan untuk pemisahan diri serta kegiatan kriminal yang mengganggu tatanan sosial.

“Semua yang disebut sanksi terhadap pemerintah pusat China dan pejabat pemerintah HKSAR menunjukkan bahwa AS adalah ‘tangan hitam terbesar’ di balik kekacauan sosial di Hong Kong pada bulan-bulan sebelumnya,” katanya.

China juga mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan membatalkan keputusan terkait, serta berhenti untuk mencampuri urusan Hong Kong. Jika tidak, AS akan menanggung konsekuensi serius akibat kelakuannya sendiri.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya