Bambang Beathor Suryadi/Net
Presiden Joko Widodo terkesan melakukan pembiaran dalam menjalan program kerjanya sehingga berdampak pada terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Demikian pendapat Bambang "Beathor" Suryadi yang disampaikan Rabu dini hari (9/12).
Menurut murid Taufiq Kiemas ini, dalam sebuah kabinet pemerintahan yang memiliki program adalah semata-mata Presiden.
Para menteri, kata mantan Staf Kantor Staf Presiden (KSP) ini bersifat membantu menjalankan visi misi Kepala Pemerintahan.
"Kementerian Punya dana APBN, personil SDM PNS dan ASN, sudah punya Gedung Kantor dengan perlengkapan kerjanya, lantas apa susahnya jadi Menteri ? Lalu kenapa ada Menteri ketangkap KPK?" demikian kritikan bernada tanda tanya Beathor, Rabu (9/12).
Lebih lanjut, dalam analisa Beathor, sebuah kabinet tentu memiliki mekanisme kerja koleltif kolegial yang bersifat antar Menteri Koordinator.
Tujuannya adalah saling kontrol ketika rapat antar Menko maupun rapat besar bersama Presiden.
"Apa aja yang dibahas dalam rapat, apakah Presiden bertanya tentang isu berkembang dalam satu kememterian, misal KKP di tanya tentang Peraturan Menteri mengenai eksport Benur, jika Presiden bilang, batalkan ekspor karena tidak sesuai dengan program/maunya Presiden, maka Menteri KKP selamat dari OTT KPK," demikian pandangan mantan anggota DPR PDIP ini.
Menurut Beathor Suryadi, kesan ada pembiaran terhadapa cara kerja para pembantunya. Sehingga mengakibatkan 2 menterinya dicokok oleh lembaga anti rasuah.
"Ada kesan Presiden membiarkan Menterinya berbuat salah atau
span of control Presiden belum maksimal terhadap kinerja para Menterinya," pungkasnya.
