Berita

Ketua DPP PKS Netty Prasetyani Aher/Net

Politik

Sikapi Kematian 6 Laskar FPI, PKS: Ini Pelanggaran HAM Yang Merusak Citra Polri

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 23:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) ditembak mati aparat kepolisian di jalan tol Jakarta-Cikampek saat bertugas mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Menurut pihak FPI, saat itu HRS juga ditemani oleh keluarga dan cucunya yang masih balita.

Ketua DPP PKS Netty Prasetyani Aher mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya penembakan tersebut.


Netty mengatakan, aparat harus mengutamakan cara persuasif dalam menangani setiap kejadian.

Kata Netty, apabila saat ditelaah menimbulkan ancaman seharusnya aparat melumpuhkan pelaku tanpa membunuh.

"Toh tidak dalam pengejaran sebagai teroris. Ini pelanggaran HAM serius yang dapat merusak citra kepolisian," kata Netty, Selasa (8/12).

Sebagai politisi yang mencermati isu perempuan, anak dan keluarga, Netty mempertanyakan bagaimana negara memberikan penjelasan kepada keluarga mereka.

“Sebagai seorang Ibu, saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Ibu atau keluarga mereka. Jadi, negara harus memberikan penjelasan yang transparan dan jujur kepada keluarga almarhum," katanya.

Peristiwa penghadangan dan penembakan ini mengundang sorotan besar dari masyarakat dan pejabat publik.

Bahkan, dalam pengamatan Netty, beberapa pihak meminta agar dibentuk Tim Pencari Fakta Independen atas insiden tersebut.

"Saya meminta agar kasus ini dibuka dan diselesaikan dengan transparan. Ada banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Misalnya, kenapa kejadian ini berbarengan dengan matinya CCTV di sekitar lokasi? Apalagi di media sosial beredar cerita kejadian dengan versi berbeda," paparnya.

Netty mengingatkan bahwa aparat kepolisian adalah pangayom masyarakat yang sudah seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman.

“Penembakan ini justru menggambarkan aksi kesewenangan yang dapat menimbulkan kesan menakutkan bagi masyarakat. Aparat yang harusnya jadi pengayom dan dekat dengan masyarakat justru menjadi momok," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya