Tangkap Tangan Dua Menteri, Ray Rangkuti: Belum Ada Unsur Politik Dalam Kerja KPK Untuk Menjatuhkan Seseorang

Penangkapan dua menteri pembantu Presiden Joko Widodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak ada unsur politik, melainkan benar-benar desain kinerja Firli Bahuri Dkk.

Begitu analisa yang disampaikan aktivis antikorupsi, Ray Rangkuti dalam diskusi yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertema "Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?", Selasa (8/12).

Menurut Ray, kinerja KPK saat ini yang merupakan hasil UU KPK yang baru di mana saat pengesahannya menuai kontroversi karena dianggap sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah.

"Sebetulnya menurut saya, kalau kitanya tuh senang, kita yang mengkritik UU ini tuh senang, lebih senang lagi karena pada dasarnya gak ada lagi argumen dari partai politik yang mengatakan KPK itu kacau," ujar Ray.

"Kenapa? Karena KPK yang sekarang ini murni atas dasar desain mereka. Jadi KPK yang setidaknya dalam dua bulan UU KPK baru ini adalah hasil yang betul-betul mereka desain," sambungnya.

Ray pun membeberkan dua analisanya terkait penangkapan dua menteri Jokowi, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.

"Pertama adalah, memang proses seleksi (Menteri) yang dilakukan oleh presiden itu tidak terlalu ketat. Partai menyodorkan kemudian presiden menyeleksinya tapi tidak melibatkan KPK. Kedua, akibatnya kemudian tidak dilacak motivasi setiap orang untuk menjadi anggota kabinet itu," jelasnya.

Dari dua analisa itu, Ray menilai bahwa kinerja KPK saat ini belum ada unsur politik untuk menjatuhkan seseorang maupun partai politik.

"Oleh karena itu saya melihatnya ini masih alami. Belum ada unsur politik masuk di dalam. Misalnya untuk menjatuhkan seseorang, dan seterusnya," tuturnya.

"Tapi menurut saya, ya proses alami terjadi muncul dari diri mereka yang sekarang ditangkap KPK, saat bersamaan tidak ada kontrol yang kuat terhadap setiap anggota kabinetnya," pungkasnya.