Berita

Oposisi mengerahkan massa untuk melakukan protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan/Net

Dunia

Tenggat Waktu Pengunduran Diri PM Nikol Pashinyan Hampir Habis, Oposisi Mulai Kerahkan Massa Ke Jalan

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 16:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ultimatum yang diberikan oleh oposisi kepada Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk mengundurkan diri paling lambat pada 8 Desember sudah hampir habis.

Meski begitu, hingga Selasa (8/12) pukul 12.08 waktu setempat, Pashinyan belum menyerahkan pengunduran dirinya.

Sebagai tanggapan, 16 partai politik yang tergabung dalam Gerakan Keselamatan Dalam Negeri mulai melakukan tekanan. Mereka meluncurkan kampanye pembangkangan sipil dengan mengerahkan massa ke jalan-jalan.


Dimuat Armen Press, pejabat partai Armenian Revolutionary Federation (ARF) Ishkhan Saghatelyan telah mengumumkan dimulainya kampanye.

"Seperti yang Anda lihat, sekarang sudah pukul 12.08 dan Nikol Pashinyan belum mengajukan pengunduran dirinya. Oleh karena itu, mulai saat ini hingga pukul 17.00, warga Armenia memiliki hak yang sah untuk mengadakan kampanye dan aksi pembangkangan sipil secara damai untuk menyuarakan protes dan tuntutan mereka," ujar Saghatelyan.

"Saya mengimbau warga negara kita untuk melakukan tindakan  sesuai hukum, tidak menyerah pada provokasi, saya juga menangani sistem penegakan hukum untuk memastikan hak warga negara untuk bebas berkumpul, unjuk rasa dan protes," lanjut dia.

Tuntutan pengunduran diri untuk Pashinyan dilakukan setelah ia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Azerbaijan yang difasilitasi oleh Rusia pada 10 November.

Gencatan senjata untuk mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh itu dianggap sebagai kemenangan Azerbaijan dan kekalahan bagi Armenia.

Setelah penandatanganan, ribuan warga Armenia menggelar aksi protes setiap harinya untuk menuntut dibatalkannya gencatan senjata dan mundurnya Pashinyan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya