Berita

Pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi/Net

Politik

Kalau Ada Kecurigaan, KPK Perlu Selidiki Penyaluran Bansos Di Jabar

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 15:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rangkaian penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat negara menunjukkan kalau lembaga antirasuah ini masih 'bergigi'. Ini juga membuktikan kalau menteri, kepala daerah, dan anggota dewan tak luput dari cengkeraman KPK jika nekat melakukan tindak pidana korupsi.

Nah, terkait dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam pengadaan bantuan sosial, pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi, menilai KPK juga perlu juga memeriksa penyaluran bansos di Jabar.

Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang melakukan praktik korupsi, meskipun penyaluaran bansos melibatkan pengawasan KPK.


"Kalau memang ada dugaan atau kecurigaan penyelewengan, saya kira KPK perlu menyelidikinya," ucap Yusa, Selasa (8/12), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Yusa menilai, ada atau tidaknya oknum pejabat yang bermain dalam bansos, tidak salah jika KPK melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Pasalnya, jika terdapat bencana alam maupun non-alam, penyalahgunaan wewenang terhadap bansos merupakan titik kerawanan praktik korupsi.

"Dana maupun sembako harus dikawal dan diawasi dengan serius," ujarnya.

Ia menyayangkan tindakan korupsi bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Sebab, hal tersebut secara tidak langsung telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Itu menandakan masih ada elite di pemerintahan yang tidak peka dan peduli kepada nasib rakyat, sehingga dana Bansos pun mereka korupsi," kata Yusa.

Kendati demikian, Yusa memaklumi jika terdapat masyarakat yang kecewa, geram, bahkan marah terhadap pemerintah.

Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini angkanya masih fluktuatif serta berimbas dengan melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada pejabat yang nekat korupsi bansos.

"Moralitas beberapa politisi dan pejabat pemerintah sudah luntur, seharusnya di tengah pandemi ini mereka peka terhadap kehidupan bersosial," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya