Berita

Pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi/Net

Politik

Kalau Ada Kecurigaan, KPK Perlu Selidiki Penyaluran Bansos Di Jabar

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 15:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rangkaian penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat negara menunjukkan kalau lembaga antirasuah ini masih 'bergigi'. Ini juga membuktikan kalau menteri, kepala daerah, dan anggota dewan tak luput dari cengkeraman KPK jika nekat melakukan tindak pidana korupsi.

Nah, terkait dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam pengadaan bantuan sosial, pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi, menilai KPK juga perlu juga memeriksa penyaluran bansos di Jabar.

Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang melakukan praktik korupsi, meskipun penyaluaran bansos melibatkan pengawasan KPK.


"Kalau memang ada dugaan atau kecurigaan penyelewengan, saya kira KPK perlu menyelidikinya," ucap Yusa, Selasa (8/12), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Yusa menilai, ada atau tidaknya oknum pejabat yang bermain dalam bansos, tidak salah jika KPK melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Pasalnya, jika terdapat bencana alam maupun non-alam, penyalahgunaan wewenang terhadap bansos merupakan titik kerawanan praktik korupsi.

"Dana maupun sembako harus dikawal dan diawasi dengan serius," ujarnya.

Ia menyayangkan tindakan korupsi bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Sebab, hal tersebut secara tidak langsung telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Itu menandakan masih ada elite di pemerintahan yang tidak peka dan peduli kepada nasib rakyat, sehingga dana Bansos pun mereka korupsi," kata Yusa.

Kendati demikian, Yusa memaklumi jika terdapat masyarakat yang kecewa, geram, bahkan marah terhadap pemerintah.

Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini angkanya masih fluktuatif serta berimbas dengan melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada pejabat yang nekat korupsi bansos.

"Moralitas beberapa politisi dan pejabat pemerintah sudah luntur, seharusnya di tengah pandemi ini mereka peka terhadap kehidupan bersosial," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya