Berita

Mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi/Net

Politik

Mantan Staf KSP: Korupsi Menteri Bukan Salah Parpol, Tapi Salah Tata Kelola Kabinet

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus korupsi yang menjeran Menteri KElautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara tidak tepat disebut sebagai kesalahan partai politik.

Begitu dikatakan mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi dalam diskusi yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertema "Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?", Selasa (8/12).

Seperti diketahui, Edhy Prabowoa dalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sedang Juliari Batubara adalah kader PDI Perjuanga.


Bambang meyakini bahwa partai politik pada dasaranya akan mengirim kader terbaik untuk masuk kabinet. Tetapi, tata kelola dalam kabinet itu yang menjadi penentu akan menjadi apa kader terbaik itu.

"Partai sudah mengirim orang yang benar, tapi bagaimana kader itu dikelola kabinet yang perlu dipertanyakan," ujar Bambang.

Dia menyebutkan, dalam kabinet tentu akan ada rapat-rapat diantara Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya.

Sebagai contoh, dalam kasus ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Seharusnya, Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya kebijakan itu.

"Begitu menteri mengeluarkan permen ekspor benur, presiden kan mestinya paham, 'Kamu mengeluarkan aturan ekspor, saya nggak setuju'. Kan selesai," jelasnya.

Begitu juga kasus bantuan sosial yang menjerat Juliari. Bambang menilai, seharusnya potongan bansos tersebut sudah diketahui dalam rapat kabinet.

"Kan di menko-menko itu kan ada rapat, apa yang dibahas? Artinya memang tidak bisa menyalahkan partai, tapi kabinetnya yang salah mengelola," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya