Berita

Mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi/Net

Politik

Mantan Staf KSP: Korupsi Menteri Bukan Salah Parpol, Tapi Salah Tata Kelola Kabinet

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus korupsi yang menjeran Menteri KElautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara tidak tepat disebut sebagai kesalahan partai politik.

Begitu dikatakan mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi dalam diskusi yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertema "Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?", Selasa (8/12).

Seperti diketahui, Edhy Prabowoa dalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sedang Juliari Batubara adalah kader PDI Perjuanga.


Bambang meyakini bahwa partai politik pada dasaranya akan mengirim kader terbaik untuk masuk kabinet. Tetapi, tata kelola dalam kabinet itu yang menjadi penentu akan menjadi apa kader terbaik itu.

"Partai sudah mengirim orang yang benar, tapi bagaimana kader itu dikelola kabinet yang perlu dipertanyakan," ujar Bambang.

Dia menyebutkan, dalam kabinet tentu akan ada rapat-rapat diantara Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya.

Sebagai contoh, dalam kasus ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Seharusnya, Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya kebijakan itu.

"Begitu menteri mengeluarkan permen ekspor benur, presiden kan mestinya paham, 'Kamu mengeluarkan aturan ekspor, saya nggak setuju'. Kan selesai," jelasnya.

Begitu juga kasus bantuan sosial yang menjerat Juliari. Bambang menilai, seharusnya potongan bansos tersebut sudah diketahui dalam rapat kabinet.

"Kan di menko-menko itu kan ada rapat, apa yang dibahas? Artinya memang tidak bisa menyalahkan partai, tapi kabinetnya yang salah mengelola," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya