Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo/Net

Dunia

AS Tunjuk China Hingga Iran Sebagai Negara Yang Memerlukan Perhatian Khusus Untuk Kebebasan Beragama

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 13:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) telah membuat sebuah daftar negara yang memerlukan perhatian khusus untuk kebebasan beragama.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menjelaskan, daftar itu dibuat berdasarkan UU Kebebasan Beragama Internasional pada 1998. UU itu menjelaskan AS dapat terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

"AS sekali lagi mengambil tindakan untuk membela mereka yang hanya ingin menjalankan kebebasan esensial ini," kata Pompeo, seperti dikutip Radio Free Europe, Selasa (8/12).


"AS teguh dalam komitmennya terhadap kebebasan beragama. Tidak ada negara atau entitas yang diizinkan untuk menganiaya orang dengan impunitas karena keyakinan mereka," sambungnya.

Daftar itu pada awalnya sudah diisi oleh Rusia, Komoro, Kuba, dan Nikararuga.

Tetapi saat ini AS memasukkan 10 negara lainnya, yaitu China, Iran, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turkmenistan.

Selain itu, Pompeo juga mengatakan, Al Qaeda, ISIS, dan Taliban masuk di antara beberapa kelompok ekstremis militan yang ditunjuk sebagai entitas yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Dalam pernyataannya, Pompeo juga menyebut telah menghapuskan nama Uzbekistan dan Sudan dari daftar karena kemajuan mereka dalam setahun terakhir.

"Reformasi hukum dan praktik mereka yang berani berdiri sebagai model bagi negara lain untuk diikuti," tandas Pompeo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya