Berita

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern saat bertemu tokoh Muslim/Net

Dunia

PM Jacinda Ardern Minta Maaf Karena Tak Bisa Hentikan Aksi Teror Di Masjid Christchurch 2019

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 12:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyampaikan permohonan maafnya karena pihak berwenang gagal menghentikan aksi teror mematikan di dua masjid Christchurch pada 15 Maret 2019.

Permintaan maaf itu Ardern sampaikan setelah sebuah laporan setebal 800 halaman menunjukkan, pihak berwenang telah mengabaikan peringatan berulang dari komunitas Muslim terkait terus meningkatnya kejahatan rasial sebelum aksi teror.

Di sana juga dijelaskan, otoritas tidak mengkonsentrasikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi terorisme ekstremis, meski saat itu badan keamanan fokus pada ancaman tersebut.


Komisi Penyelidik juga mengkritik polisi karena gagak menegakkan pemeriksaan yang tepat ketika memberikan lisensi senjata api kepada pelaku, Brenton Tarrant, yang menewaskan 51 jamaah Muslim.

Bahkan Tarrant sendiri merilis video rasis tak lama sebelum serangan itu dan menayangkan penembakan secara langsung di Facebook.

Meski begitu, laporan tersebut tidak menemukan adanya kegagalan dalam lembaga pemerintah untuk  mencegah serangan di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret 2019.

"Komisi tidak menemukan bahwa masalah ini akan menghentikan serangan tersebut. Tapi ini sama-sama kegagalan dan untuk itu saya minta maaf," kata Ardern, seperti dikutip Reuters, Selasa (8/12).

Saat ini Tarrant sendiri telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Tanggapan Ardern dalam menghadapi aksi teror paling mematikan di Selandia Baru sejak awal telah mendapatkan pujian global.

Tetapi di sisi lain, beberapa komunitas Muslim menyayangkan hasil laporan yang menemukan adanya kegagalan sistemik di Selandia Baru untuk mendeteksi teror terhadap Islam.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya