Berita

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto/Net

Hukum

Demokrat Yakin KPK Komitmen Jerat Mensos Dengan Pasal Hukuman Mati

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI tidak meragukan komitmen Ketua KPK Firli Bahuri dalam menegakkan hukum terkait ancaman hukuman mati bagi koruptor bantuan sosial.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

"Saya tidak menyangsikan komitmen dari ketua KPK dalam memberantas hukum termasuk hukuman mati terhadap korupsi yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu seperti saat bencana alam maupun krisis ekonomi," kata Didik Mukrianto.


Sebab menurut Didik, pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara pun hingga kini masih terus berjalan, dan dakwaan juga belum disusun oleh Jaksa KPK.

"Kita tunggu prosesnya, pada saatnya nanti KPK mudah-mudahan terus menunjukkan komitmen dan konsistensinya menyikapi korupsi di kala pandemi ini," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya