Berita

Penjabat (Pj) Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy/Net

Politik

HMI Dorong Menko Polhukam Bentuk TPF Independen Penembakan Laskar FPI

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Penjabat (Pj) Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy menilai peristiwa penembakan ini telah menambah daftar panjang kasus HAM yang belum sempat dituntaskan selama dua dekade terakhir.

“Atas alasan itu, PB HMI mendesak pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen,” ujar Arya kepada wartawan, Selasa (8/12).


Arya menegaskan bahwa bangsa Indonesia masih trauma dengan pendekatan penegakan hukum yang misterius selama puluhan tahun silam.

Penembakan terhadap laskar FPI, sambungnya, telah melukai perasaan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi para pegiat HAM.

Di satu sisi, Arya meminta kepada polisi untuk membuka diri atas sejumlah informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Sehingga tidak perlu terjadi dugaan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Polri.

Lebih lanjut Arya menerangkan bahwa, adanya dua keterangan yang berbeda antara pihak Polri dan FPI pada hari ini, sedikit banyak telah menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik yang sangat liar di tengah panasnya suasana politik dan keamanan nasional.

"Bijaknya Presiden memberikan keterangan dan klarifikasi atas terjawabnya kebenaran tragedi kemanusiaan ini, sehingga publik bisa lebih tenang dan tidak perlu terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional,” tutup Arya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya