Berita

Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati/RMOL

Pertahanan

Argumentasi Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 05:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme saat ini sudah tepat.

Pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan dengan pembentukan Koopsus TNI maka berbagai upaya pemberantasan teroris akan makin fokus dan tuntas.

Koopsus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri akan menjadi dambaan masyarakat Indonesia karena radikalisme dan ekstremisme di Indonesia harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa.


Kata Nuning -sapaan akrabnya- terorisme adalah musuh bersama yang menjadi target bersama antara TNI-Polri.  

"Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia. Radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa," demikian kata Nuning kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (7/12).

Lebih lanjut Nuning menjelaskan bahwa secara akademis, militer di dunia juga memiliki tugas menghadapi terorisme.

Meski berbeda perspektif hukumnya dengan polisi, Nuning mengatakan terorisme bisa menjadi kejahatan terhadap negara.

"Jika terorisme mengancam keselamatan Presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI," urai Nuning.

Ia kemudian menyebutkan contoh, apabila jenis senjata dan bom yang digunakan teroris tergolong konvensian maka cukup ditangani polisi.

Tetapi, jika senjata dan bom yang digunakan oleh para teroris tergolong dalam kategori senjata pemusnah massal maka yang harus menangani adalah TNI.

"Jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Deatruction), seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI," pungkas Nuning.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya