Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Pemerintah Harus Lakukan Operasi Diplomasi Internasional

Deklarasi kemerdekaan dan pemerintahan sementara yang diinisiasi oleh Benny Wenda merupakan bentuk provokasi yang memecah belah NKRI.

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Menurut Hery, selama ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan pembangunan yang menyeluruh. Alasannya, masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia.

Berbeda dengan pendekatan keamanan saat orde baru, Hery menyebutkan, sejak Presiden Abdurahman Wahid hingga Era Presiden Joko Widodo, Papua telah diperlakukan dengan sangat istimewa.

"Pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua," demikia kata Hery kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Hery berpendapat dalam situasi gangguan kedaulatan di Papua Barat, pemerintah Indonesia perlu melakukan operasi diplomasi secara simultan.

Mantan Ketum PB PMII ini mengusulkan agar seluruh KBRI di seluruh dunia dijadikan pusat diplomasi internasional.

"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," demikian pendapat Hery.

Selain itu, Pemerintah harus melibatkan tokoh agama Papua untuk menguatkan kecintaan terhadapa tanah air Indonesia.

Pemerintah, kata Hery perlu menyadari bahwa kesenjangan ekonomi harus benar-benar diselesaikan secara terintegrasi. Termasuk didalamnya pendekatan budaya

"Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi hazanah budaya nasional. Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh," pungkas Sekjen Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini.