Berita

Ketum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi/Net

Politik

Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Pemerintah Harus Lakukan Operasi Diplomasi Internasional

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 04:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Deklarasi kemerdekaan dan pemerintahan sementara yang diinisiasi oleh Benny Wenda merupakan bentuk provokasi yang memecah belah NKRI.

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Menurut Hery, selama ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan pembangunan yang menyeluruh. Alasannya, masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia.


Berbeda dengan pendekatan keamanan saat orde baru, Hery menyebutkan, sejak Presiden Abdurahman Wahid hingga Era Presiden Joko Widodo, Papua telah diperlakukan dengan sangat istimewa.

"Pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua," demikia kata Hery kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Hery berpendapat dalam situasi gangguan kedaulatan di Papua Barat, pemerintah Indonesia perlu melakukan operasi diplomasi secara simultan.

Mantan Ketum PB PMII ini mengusulkan agar seluruh KBRI di seluruh dunia dijadikan pusat diplomasi internasional.

"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," demikian pendapat Hery.

Selain itu, Pemerintah harus melibatkan tokoh agama Papua untuk menguatkan kecintaan terhadapa tanah air Indonesia.

Pemerintah, kata Hery perlu menyadari bahwa kesenjangan ekonomi harus benar-benar diselesaikan secara terintegrasi. Termasuk didalamnya pendekatan budaya

"Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi hazanah budaya nasional. Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh," pungkas Sekjen Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya