Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Amerika Siapkan Sanksi Terhadap Sejumlah Pejabat Beijing Terkait Pemecatan Legislator Oposisi Hong Kong

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 16:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiga sumber anonim di jajaran pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington bersiap menjatuhkan sanksi kepada setidaknya selusin pejabat Beijing atas dugaan peran mereka dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.

Langkah tersebut kemungkinan akan dilakukan paling cepat pada Senin (7/12) waktu setempat, dan akan menargetkan pejabat dari Partai Komunis China (PKC). Ini sejalan dengan praktik yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump yang terus menekan Beijing di minggu-minggu terakhir masa jabatannya.

Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.


Pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama itu, mengatakan banyak orang akan diberi sanksi. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kelompok itu kemungkinan akan mencakup pejabat dari Hong Kong serta daratan.

Sumber tidak menyebutkan nama atau posisi mereka yang menjadi sasaran sanksi. Dua sumber memperingatkan pengumuman masih bisa ditunda hingga akhir pekan ini.

“Hingga 14 orang, termasuk pejabat parlemen China, atau Kongres Rakyat Nasional, dan anggota PKC, kemungkinan akan menjadi sasaran tindakan seperti pembekuan aset dan sanksi keuangan,” kata dua sumber, seperti dikutip dari Reuters, Senin (7/12).

Rencana tersebut telah sampai di telinga juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying. Ia mengatakan mengecam langkah baru tersebut dan menyebutnya sebagai upaya campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China.

“China selalu dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China melalui masalah Hong Kong,” ujarnya.

“China akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sah untuk menjaga kedaulatannya,” tegas Hua.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya