Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Amerika Siapkan Sanksi Terhadap Sejumlah Pejabat Beijing Terkait Pemecatan Legislator Oposisi Hong Kong

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 16:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiga sumber anonim di jajaran pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington bersiap menjatuhkan sanksi kepada setidaknya selusin pejabat Beijing atas dugaan peran mereka dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.

Langkah tersebut kemungkinan akan dilakukan paling cepat pada Senin (7/12) waktu setempat, dan akan menargetkan pejabat dari Partai Komunis China (PKC). Ini sejalan dengan praktik yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump yang terus menekan Beijing di minggu-minggu terakhir masa jabatannya.

Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.


Pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama itu, mengatakan banyak orang akan diberi sanksi. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kelompok itu kemungkinan akan mencakup pejabat dari Hong Kong serta daratan.

Sumber tidak menyebutkan nama atau posisi mereka yang menjadi sasaran sanksi. Dua sumber memperingatkan pengumuman masih bisa ditunda hingga akhir pekan ini.

“Hingga 14 orang, termasuk pejabat parlemen China, atau Kongres Rakyat Nasional, dan anggota PKC, kemungkinan akan menjadi sasaran tindakan seperti pembekuan aset dan sanksi keuangan,” kata dua sumber, seperti dikutip dari Reuters, Senin (7/12).

Rencana tersebut telah sampai di telinga juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying. Ia mengatakan mengecam langkah baru tersebut dan menyebutnya sebagai upaya campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China.

“China selalu dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China melalui masalah Hong Kong,” ujarnya.

“China akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sah untuk menjaga kedaulatannya,” tegas Hua.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya