Berita

Relawan Pilkada Sehat DPP PGK/Net

Nusantara

Potensi Penularan Sangat Nyata, KPU Harus Ketatkan Protokol Kesehatan Di TPS

PGK Bentuk Relawan Sehat
SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember lusa. Kekhawatiran akan penularan Covid-19 masih terjadi di tengah masayarakat.

Di Indonesia, 575.796 orang telah terpapar virus corona hingga data 6 Desember kemarin. Data tersebut harus membuat masyarakat berhati-hati terhadap penularan Covid-19.

Melihat kondisi tersebut, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) berinisiatif membentuk dan mendeklarasikan "Relawan Pilkada Sehat" dengan menggelar pawai budaya bertajuk "Pilkada Sukses, Terapkan Prokes. Masyarakat Sehat, Demokrasi Sehat", di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Senin (7/12).


Koordinator Gerakan Pilkada Sehat DPP PGK, Dendi Budiman mengatakan potensi penularan Covid-19 pada gelaran pilkada sangat nyata. Hal ini harus diantisipasi oleh semua kalangan, baik penyelenggara, peserta hingga masyarakat secara umum.

"Saya kira pilkada tahun ini cukup beresiko menularkan pandemi. Untuk itu kita ingin gerakan pilkada sehat ini menjadi kesadaran bersama, bahwa memilih itu penting dan kesehatan masyarakat juga penting," jelas Dendi dalam keterangannya.

Kata Dendi, dengan adanya Relawan Pilkada Sehat yang diinisiasi oleh DPP PGK ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata, sehingga gelaran pilkada tetap berjalan lancar, aman, damai dan sehat serta menghasilkan pemimpin daerah yang secara serius membangun daerah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PGK Riyan Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka kampanye budaya mencegah penularan Covid-19 khususnya pada gelaran pilkada yang sudah di depan mata.

"Teman-teman dengan berpakaian adat dari 34 provinsi dan menggunakan bahasa daerah masing-masing mengajak masyarakat untuk membudayakan protokol kesehatan dalam kesehariannya. terlebih daerahnya yang sedang melaksanakan pilkada," ucap Riyan

Menurut Ryan, pihaknya memandang untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, akan sulit apabila dilakukan hanya dengan pendekatan penegakan hukum.

"Indonesia memiliki beratus ragam budaya, adat istiadat, serta bahasa. Oleh karena itu, Relawan Pilkada Sehat melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan kampanye pendekatan budaya. Khususnya menjelang Pilkada serentak 2020. Masyarakat harus terus diajak bersama membudayakan protokol kesehatan, dan bukan justru membudayakan pendekatan hukum yang cenderung memaksa," ungkap mantan Ketua BEM UIN Jakarta ini.

Di tengah perekonomian masyarakat yang masih terpuruk akibat pandemi, pendekatan hukum justru hanya akan memantik emosi publik sehingga menghadirkan gesekan bahkan konflik antara masyarakat dan negara.

"Rajin mencuci tangan, mengenakan masker, serta disiplin menjaga jarak harus membudaya dan membumi di tengah masyarakat dengan penuh kesadaran, bukan paksaan. Dan kita semua harus siap menjadi suri tauladannya," tutup Riyan.

Lewat pawai budaya Relawan Pilkada Sehat, DPP PGK menyerukan penyelenggara pilkada agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KPU harus memastikan tersedianya 12 alat prokes di TPS. Yaitu, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk petugas KPPS, masker, tempat sampah, face shield untuk petugas, alat pengukur suhu tubuh, disinfeksi lokasi pemilihan, tinta tetes, baju hazmat, dan ruangan khusus bagi pemilih yang bersuhu 37,3 derajat celcius.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya