Isu kesejahteraan di tanah Papua menjadi hal sentral bagi kelompok-kelompok anti-Indonesia yang kerap menggaungkan kemerdekaan Papua Barat.
Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Kepulauan Fiji, Aidil Chandra Salim, ada 3 strategi khusus untuk membangun kesejahterahan warga Papua dan Papua Barat.
Langkah pertama yang perlu dilakukan yakni desentralisasi politik.
“Mendorong desentralisasi politik, di mana orang asli Papua berperan dalam pemerintahan daerah,†ujar Chandra Salim dalam diskusi virtual yang digagas LP3ES, bertajuk "Papua & Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan untuk NKRI", Minggu malam (6/12).
Selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis. Hal itu agar pemerintah lebih kontekstual dalam penanganan dan melihat kondisi Papua.
Mantan Direktur Urusan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri itu juga mewanti-wanti akan tingginya kasus korupsi di Papua. Sehingga warga Papua perlu diajak diskusi terkait pemberantasan korupsi.
“Kita banyak mendengar bahwa korupsi di Papua agak tinggi, sehingga kita perlu bicara dengan teman-teman di sana, supaya mengurangi dan meniadakan korupsi itu,†katanya.
Sementara, agar isu konflik dan Papua Merdeka tidak mencuat, Chandra menyarankan agar seluruh pembangunan di Papua harus melibatkan orang asli Papua. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk membangun kesejahteraan warga Papua.
“Memberdayakan orang asli Papua dalam ruang publik dan jajaran pemerintahan, Dandim, Polri, dan BUMD,†imbuhnya.
Berikut 7 strategi membangun kesejahteraan Papua menurut Chandra Salim:
1. Langkah asimetris, afirmatif, dan kotekstual dalam membangun pemerintahan Papua dan pelayanan publik Papua.
2. Mendorong desentralisasi politik, di mana orang asli Papua berperan dalam pemerintahan daerah.
3. Mengadposi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis sehingga kitaa lebih kontekstual dengan kondisi di Papua.
4. Konsep pembangunan itu diberikan seluruhnya oleh orang asli Papua.
5. Memberdayakan orang asli Papua dalam ruang publik dan jajaran pemerintahan, Dandim, Polri, dan BUMD,
6. Pendekatan strategi holistic dan afirmatif untuk Papua.
7. Mempertimbangkan adaptasi untuk lingkungan, ketahanan bencana, isu gender yang mungkin jadi permasalahan Papua dan pemerintah harus terbuka dan kolaboratif dalam menjaga keselamatan masyarakat Papua.
