Komisi I DPR: Pembunuhan 39 Sipil Afganistan Adalah Pelanggaran HAM

Praktik "blooding" yang dilakukan pasukan khusus Australia terhadap warga sipil turut disoroti anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin.

Dalam laporan investigasi militer Australia, setidaknya ada 39 warga Afganistan terbunuh oleh puluhan pasukan khusus negeri Kanguru belum berpengalaman itu.

"Kasus pembunuhan 39 warga Afganistan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan. Pasukan yang harusnya melindungi HAM warga sipil justru melanggar," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (6/12).

Mantan perwira tinggi TNI AD ini menjelaskan, pelanggaran HAM kerap terjadi saat negara maju mengirimkan pasukan ke negara berkembang atau negara miskin. Namun demikian, penyelesaiannya hukumnya kerap kali terjadi ketimpangan.

“Oknum prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran justru dilindungi ketika kembali ke negara asalnya,” imbuhnya.

Politisi PDIP itu pun mencontohkan, peristiwa pembantaian juga terjadi oleh tentara Amerika Serikat. Setidaknya, lebih dari 300 warga Vietnam di Desa My Lai dibantai. Komandan pasukan Amerika tersebut kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Militer di Amerika Serikat.

“Sepertinya nyawa manusia di negara miskin atau berkembang tidak ada artinya dengan perlakuan istimewa yang diterima oknum prajurit asal negara maju. Seperti ada standar ganda dalam menerapkan hak asasi manusia,” katanya.

Dia mengingatkan, dalih melindungi HAM kerap digunakan oleh suatu negara maju untuk menekan negara lain. Semisal kasus invasi militer Amerika Serikat ke Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction -WMD) di Irak yang ternyata hingga akhir perang tidak ditemukan adanya senjata tersebut.

Padahal Irak terlanjur hancur, dan begitu banyak rakyat Irak menjadi korban dari serbuan militer koalisi pimpinan Amerika Serikat tersebut.