Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras/Net
Penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus
dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 disesalkan jajaran
Kementerian Sosial RI. Meski terpukul, Kemensos RI memastikan akan
membuka akses bagi aparat hukum untuk mengusut kasus rasuah hingga
tuntas.
Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras mengaku siap bekerja sama dan membuka akses informasi untuk KPK.
"Hal
ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya
pemberantasan korupsi," jelas Hartono kepada wartawan di Kantor
Kemensos, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).
Hartono mengaku prihatin
dan sangat terpukul dengan kasus rasuah yang menjerat pimpinannya di
tengah upaya Kemensos menjalankan amanah bantuan sosial kepada
masyarakat terdampak Covid-19.
"Hampir 9 bulan terakhir ini, kami
beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos
disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta mematuhi prinsip
akuntabilitas," sesalnya.
Pihaknya mengatakan, sejak awal
Kemensos telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik
Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum
melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan anggaran bantuan
sosial bersama Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK.
“Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar," tegasnya.
Meski
sang menteri dicokok KPK, pihaknya memastikan akan terus menyelesaikan
program, baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu
tahun anggaran 2020, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun
2021 yang dimulai Januari 2021.
"Saat ini total anggaran Kemensos
sebesar Rp 134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per 6
Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang
kita kawal terus," tutupnya.
