Meski Terpukul, Kemensos RI Tetap Buka Pintu Untuk KPK Mengusut Korupsi Bansos Covid-19

Penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 disesalkan jajaran Kementerian Sosial RI. Meski terpukul, Kemensos RI memastikan akan membuka akses bagi aparat hukum untuk mengusut kasus rasuah hingga tuntas.

Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras mengaku siap bekerja sama dan membuka akses informasi untuk KPK.

"Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya pemberantasan korupsi," jelas Hartono kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul dengan kasus rasuah yang menjerat pimpinannya di tengah upaya Kemensos menjalankan amanah bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta mematuhi prinsip akuntabilitas," sesalnya.

Pihaknya mengatakan, sejak awal Kemensos telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial bersama Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK.

“Hal ini karena kami mengelola anggaran yang  besar," tegasnya.

Meski sang menteri dicokok KPK, pihaknya memastikan akan terus menyelesaikan program, baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang dimulai Januari 2021.

"Saat ini total anggaran Kemensos sebesar Rp 134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per 6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus," tutupnya.