Apresiasi OTT Mensos, Muhammadiyah: Semerbak Korupsi Tercium Di Kementerian Lain, Ditunggu Gebrakan Berikutnya

Rangkaian penangkapan terhadap pejabat eksekutif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) mendapat apresiasi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjawab keraguan publik terhadap kinerja lembaga antirasuah selama setahun terakhir.

“Setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat,” ucap Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12).

Selama setahun terakhir, kerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri diragukan karena ada UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dengan kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, kata Abdul Mu'ti, menjadi wujud KPK sebagai lembaga mandiri dan tidak bia didikte oleh berbagai kepentingan, baik presiden maupun partai politik.

“Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi,” katanya.

Menurutnya, OTT dua menteri oleh KPK tersebut memiliki dua makna. Pertama, keterbukaan dan pembuktian presiden yang tidak melindungi siapa pun yang terbukti bersalah.

Kedua, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Terlebih dalam satu tahun pemerintahan, banyak yang menilai kinerja menteri di bawah standar.

“Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat. Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka," tandasnya.