Berita

Menteri Sosial, Juliari Batubara, diduga mendapat fee Rp 17 miliar dari proyek pengadaan bantuan sosial di Jabodetabek tahun 2020/Net

Hukum

Bansos Covid-19 'Hasilkan' Rp 17 M Bagi Mensos Juliari Batubara

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 04:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) Covid-19 tahun 2020 yang menjerat Menteri Sosial, Juliari P Batubara (JPB), dan 4 orang tersangka lainnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, dugaan suap bansos untuk wilayah Jabodetabek ini diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 senilai Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode.

Firli menambahkan, pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga ada fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada Mensos Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Mensos Juliari P Batubara," ujar Fikri Bahuri saat jumpa pers di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu dinihari (6/12).

Kemudian, untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako dari Oktober 2020 sampai Desember 2020, terkumpul uang fee sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Mensos Juliari P Batubara.

Sehingga, total dana fee yang diperoleh dari pengadaan bantuan sosial ini mencapai Rp 17 miliar.

Dalam kasus ini, Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara dua unsur swasta yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke dijerat sebagai tersangka pemberi suap.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS, AW. Sebagai pemberi AIM, HS," kata Firli.

Dalam kasus ini, Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono, sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Ardian IM dan HS (Harry Sidabuke) pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Disebut Orang Kaya, Gelandangan Yang Ditemui Risma Ngaku Tidak Dipedulikan Keluarga

Kamis, 07 Januari 2021 | 17:56

Pak Tua Yang Ditemui Risma Dikuliti Warganet, Bukan Gelandangan?

Kamis, 07 Januari 2021 | 00:20

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Berani Lawan Anies, Gibran Diingatkan "Martabak" Lebih Lembek Ketimbang "Mebel"

Kamis, 07 Januari 2021 | 13:41

Pantas Corona Naik Drastis, Praktik Jual Beli Surat Tes Covid-19 Ternyata Marak Di Bandara

Kamis, 07 Januari 2021 | 08:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Gempa Majene Sulbar, Turki Sampaikan Bela Sungkawa Untuk Indonesia

Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:59

Analis Tiongkok: Tindakan AS Terhadap Xiaomi Adalah Bentuk 'Kegilaan' Terakhir Donald Trump

Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:46

Kisah Sang Tiran Ivan IV Vasilyevich: Tsar Rusia Pertama Yang Paling Mengerikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:10

Jika Dilantik, Listyo Sigit Prabowo Akan Tembus Rekor Kapolri Termuda

Sabtu, 16 Januari 2021 | 05:24

Syahrial Nasution: Istana Simbol Keadilan, Bukan Tempat Perlindungan Raffi Ahmad Atas Kecerobohannya

Sabtu, 16 Januari 2021 | 05:10

PKS Ingin Polri Di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit Bisa Saingi KPK

Sabtu, 16 Januari 2021 | 04:32

Gading Seno

Sabtu, 16 Januari 2021 | 04:17

Listyo Sigit Calon Kapolri, Pesan Jokowi Gunakan Orang Dekat Untuk Amankan Kekuasaan Makin Kuat

Sabtu, 16 Januari 2021 | 04:06

Hormati Kesimpulan Komnas HAM, Gus Jazil: Polisi Harus Usut Kematian 6 Laskar FPI

Sabtu, 16 Januari 2021 | 03:48

Sesuai UU, DPR Bisa Tolak Listyo Sigit Jadi Kapolri Kalau Tidak Setuju

Sabtu, 16 Januari 2021 | 03:40

Selengkapnya