Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman/Net
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi politisi Senayan.
Jumat kemarin (4/5), KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersnagka. Ada indikasi uang suap yang diterima calon petahana PDIP itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye atau serangan fajar Pilkada 2020.
Adapun hari ini, KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), Jumat malam hingga Sabtu dinihari (4-5/12), diapresiasi politisi Senayan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengaku salut dengan kinerja lembaga antirasuah yang berhasil meringkus para koruptor.
Bahkan, Benny berharap KPK juga dapat membongkar dugaan korupsi dana penanganan Covid-19.
"Bravo KPK. Dalam ketidakberdayaan akibat gempuran koruptor yang bersekutu dengan kekuasaan, KPK masih bisa unjuk gigi," ujar Benny K. Harman dalam cuitan akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Sabtu (5/12).
"Kalo bisa, KPK lakukan OTT dana covid juga. Rakyat Monitor!" imbuhnya menegaskan.
Politisi Demorkat ini juga mengajak semua pihak untuk mendukung kinerja KPK yang masih eksis hingga saat ini.
Dia juga berharap agar masyarakat tidak terbawa isu "Taliban" di dalam instutusi KPK. Menurutnya, isu tersebut hanyalah propaganda agar KPK dibenci masyarakat.
"Mari dukung KPK, jangan tertipu dengan propaganda ada 'Taliban' di KPK. Itu hanya propaganda agar rakyat benci KPK," tandasnya.
KPK kembali melakukan operasi senyap dan berhasil menciduk sedikitnya enam orang di sekitaran Jakarta dan Bandung, Sabtu. Di antara keenam orang itu merupakan pejabat di Kemensos.
"Betul KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada program bansos di Kemensos RI," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu pagi.
Firli mengatakan, tangkap tangan kali ini diduga terkait program bansos di Kemensos terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan pandemi Covid-19," tutupnya.
