Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Grup Advokasi Inggris Protes Keputusan Prancis Larang Keberadaan Kelompok Anti Islamophobia

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah kelompok advokasi Inggris, Cage, mengutuk keputusan Prancis yang akan menutup sebuah kelompok anti-rasisme Collective Against Islamophobia in France (CCIF).

Saat mengumumkan langkah tersebut pada Rabu (2/12), Mendagri Prancis Gerald Darmanin menuduh CCIF melakukan 'propaganda Islam' selama beberapa tahun. Tuduhan itu sendiri telah dibantah keras.

Cage yang berbasis di London mengatakan keputusan itu mengungkap kemunafikan negara Prancis yang 'kurang ajar' dalam mengadvokasi kebebasan berbicara sementara secara hukum menolak kebebasan Muslim untuk berbicara dan berorganisasi, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (4/12).


Cage adalah organisasi advokasi yang mengkampanyekan 'proses hukum, penegakan hukum, dan mengakhiri ketidakadilan Perang Melawan Teror'.

Dalam pernyataannya, mereka mengatakan Prancis tidak hanya melarang keberadaan CCIF, bahkan lebih jauh mereka memasukan stafnya ke dalam daftar hitam tanpa batas waktu, yang berarti mereka tidak dapat membentuk kelompok baru atau berbicara di depan umum.

Keputusan itu menyusul serangkaian penggerebekan di masjid, sekolah Islam, dan rumah.

Muhammad Rabbani, Direktur Pelaksana CAGE, mengatakan bahwa orang-orang yang terkait dengan CCIF telah diberangus sebagai upaya untuk melemahkan komunitas Muslim menyusul pengumuman Macron tentang 'Hukum Separatisme' yang baru untuk membatasi kerja amal Muslim dan kampanye politik."
Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Inggris (AOHR UK) juga mengutuk langkah pemerintah Prancis yang memulai inspeksi di masjid sebagai bagian dari kampanye melawan separatisme.

“Kebijakan pemerintah Prancis terhadap orang Arab dan Muslim sama dengan kebijakan ekstrim kanan, yang menyerukan penutupan masjid dan penerapan kontrol ketat terhadap Muslim, yang memicu permusuhan terhadap Muslim dan meningkatkan serangan terhadap Muslim," bunyi pernyataan AOHR UK pada Kamis (3/12).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya