Berita

Sameul F Silaen/Net

Politik

Fadli Zon Bandingkan Kasus Benny Wenda Dan HRS, Samuel Silaen: Harusnya Tak 'Nyinyir' Pemerintah Melulu, Apa Disuruh?

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 19:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritikan Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada pemerintah terkait dengan fokus pemerintah terhadap persoalan Papua ditanggapi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen

Silaen menilai, pernyataan Fadli Zon yang menyandingkan persoalan Papua dan tokoh Papua Benny Wenda tidak koheren dengan kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab.

"Meski sama-sama punya konsekuensi pelanggaran hukum, namun Benny Wenda tak pas untuk dipersamakan, apalagi disandingkan dengan kasus HRS," ujar Silaen dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/12).


"Perlu diingatkan kembali ke Fadli Zon, mungkin lupa teori penyelesaian masalah. Yakni, bagaimana menempatkan kasus pada kacamata yang pas, bukan karena subjektifitas," sambungnya.

Melalui perspektif politik, Silaen menilai pernyataan Anggota DPR itu terkesan nyinyir. Bahkan dia melihat kesan politis dari apa yang disampaikan Fadli Zon.

"Fadli Zon tak harus nyinyirin pemerintah melulu, karena Menhan Republik Indonesia itu pimpinannya di Partai Gerindra. Jangan sampai publik menebak-nebak, apa sengaja dibiarkan atau disuruh? Atau bagaimana? Publik dibuat penasaran!," ungkap Silaen.

Menurut Silaen, Kasus Benny Wenda sudah menyangkut lintas negara, sehingga membutuhkan cara penanganan yang tentu berbeda dengan penanganan kasus HRS.

"Jadi salah jika kasus Benny Wenda menurut Fadli Zon dibiarkan. Alat negara sudah dan sedang bekerja melakukan tindakan, hanya saja tidak dipublikasikan karena menyangkut hubungan antar negara sahabat," tuturnya.

Sementara untuk kasus HRS, Silaen memandang wajar jika itu dijadikan prioritas pemerintah. Karena, persoalan tersebut masih terkait dengan Covid-19 yang menjadi prioritas pemerintah, dan pengurusannya berada di dalam negeri.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan nyinyiran Fadli Zon kepada pemerintah melalui pendekatan dua persoalan tersebut menunjukkan kualitas seorang politikus tersebut.

Terlebih lagi, Silaen juga mempertanyakan daya kritis Fadli Zon. Karena, kini dia tengah berada di dalam lingkaran pemerintah.

"Fadli Zon sepertinya ada yang belum tuntas di dalam kacamata politiknya. Atau dia ini hanya wayang yang sedang dimainkan oleh oknum diluar dirinya. Mungkinkah dirancang selalu 'nyolot' terhadap berbagai macam isu-isu tertentu. Atau murni dari dirinya sendiri tanpa sensasional," ungkapnya.

"Dalam era demokrasi itu juga sah dan baik-baik saja. Yang menyatakan diri oposisi terhadap pemerintahan justru sunyi senyap. Sikap itu justru diambil alih oleh Fadli Zon," demikian Sameul F Silaen.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya