Berita

PM Armenia Nikol Pashinyan mengahadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya/Net

Dunia

Oposisi Akan Beberkan Pengkhianatan PM Armenia Nikol Pashinyan Dalam Rapat Umum Akhir Pekan Ini

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 12:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Oposisi dan kaum intelektual akan mengadakan rapat umum nasional pada hari Minggu lusa. Hrant Bagratyan, politikus dan mantan Perdana Menteri Armenia, mengatakan perlu dilakukannya segera pertemuan itu untuk mengungkapkan keterlibatan PM Nikol Pashinyan dalam perjanjian genjatan senjata yang dinilai sepihak dan merugikan Armenia.

Bagratyan mengatakan, fakta pengkhianatan Pashinyan akan dipublikasikan selama rapat, termasuk soal pengalihan tanah milik Armenia, seperti dikutip dari News Arm, Jumat (4/12).

Pasca penandatangan perjanjian perdamaian dan genjatan senjata yang dilakukan Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi Rusia pada 10 November lalu, gedung parlemen digeruduk massa yang kecewa dengan perjanjian itu. Menuduh Pashinyan telah 'menjual tanah air' mereka, dan berpihak kepada Azetbaijan.  


Yerevan dirubung aksi protes berminggu-minggu. Di tengah kekalahan  atas perang terhadap Azerbaijan, konflik internal negara itu meledak. Bukan hanya massa yang ingin Pashinyan mundur, tetapi juga para elite politik, termasuk Presiden Sarkissinyan yang menuntut perubahan kabinet.

News Arm melaporkan pada Senin (9/11), partai-partai itu telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada Pashinyan yang isinya antara lain kegagalan menangani agresi yang terjadi selama beberapa minggu yang telah menghilangkan ribuan nyawa, dan tindakan Pashinyan yang menyerahkan beberapa distrik kepada Azerbaijan tanpa dirembukkan dulu.

Pemimpin partai oposisi Tanah Air Armenia, mengatakan mereka telah memilih calon pengganti Pashinyan.

"Kami akan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen seketika dan, seperti semua kekuatan politik, akan berusaha untuk mendapatkan mayoritas," ujar Artur Vanetsyan, kepada wartawan dikutip dari News Arm, Jumat (4/12).

Vanetsyan menambahkan bahwa pemilihan parlemen awal ini harus diadakan selambatnya dalam waktu satu tahun.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya