Berita

Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull/Net

Dunia

Mantan PM Australia Kecam China Habis-habisan, Minta Scott Morrison Tahan Diri Hadapi Tekanan Beijing

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 09:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mendesak pemerintah Morrison untuk menahan diri dalam menanggapi tekanan yang terus meningkat dari China.

Berbicara secara eksklusif kepada 9News pada Kamis (3/12) setelah dua minggu ketegangan yang meningkat dalam hubungan Australia-China, mantan perdana menteri ke-29 itu mengatakan agar pemerintah menahan diri agar tensi tidak semakin memanas

"Kita hanya perlu membiarkan suhu turun atau setidaknya tidak melakukan apa pun untuk menaikkannya," katanya.


Menuduh China sebagai 'pengganggu', mantan perdana menteri itu juga mengecam daftar keluhan yang diserahkan kepada media Australia oleh seorang pejabat dari kedutaan China. Ia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif yang dilakukan oleh pemerintah asing di negaranya.

"Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya," ungkapnya.

Beberapa kebijakan Turnbull juga menduduki puncak daftar keluhan China, termasuk melarang Huawei dari peluncuran jaringan 5G. Serta undang-undang campur tangan asing yang menurut dokumen kedutaan itu disebut menargetkan China tanpa bukti.

Turnbull bersikeras bahwa dirinya tidak menyesal, dan tidak akan menyerahkan satu pun dari 14 keluhan hanya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Beijing.

"Hal terbaik untuk dilakukan dengan daftar seperti itu adalah membuangnya. Ini bukan cara berbisnis yang dapat diterima," katanya.

"Kami berhak untuk mempertahankan kedaulatan kami, kami berhak memastikan keputusan politik diambil di Australia oleh warga Australia," lanjutnya.

Turnbull menekankan bahwa pemerintah Australia mencari hubungan yang konstruktif dan positif dengan China. Ia juga berpendapat sengketa perdagangan atas anggur, barley, daging sapi dan kapas, juga merugikan importir dan konsumen China.

"Satu hal yang dapat Anda jamin akan melihat lebih banyak penindasan adalah jika Anda mulai menyerah kepada penindas," ungkapnya.

"Apakah gaya diplomasi ini meningkatkan pengaruh China di seluruh dunia? Tidak, itu justru menguranginya," lanjut Turnbull.

"Pemerintah jelas harus menanggapi ini dengan cerdik dan hati-hati tetapi tentu tidak boleh menyerah pada penindasan ini atau yang lainnya," demikian Turnbull.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya