Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding/Net
Benny Wenda mengatakan telah mendeklarasikan pemerintahan sementara di Papua Barat. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, Benny Wenda bukanlah orang Papua, dia sudah menjadi warganegara lain sejak beberapa tahun lalu.
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa dipisahkan oleh pihak manapun.
"Dalam artian urusan persatuan dan kesatuan dan segala urusan yang ada di dalamnya tidak bisa lagi diganggugugat dengan alasan apapun dan aspirasi apapun," ucap Karding kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).
Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan tindakan-tindakan yang menyatakan kemerdekaan di luar Indonesia seperti melakukan deklarasi pemerintahan sementara adalah tindakan yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
"Ini adalah tindakan yang menganggap bahwa menyatakan 'perang' dalam tanda petik. Oleh karena itu, harus diingat konsekuensinya. Konstitusi memberikan kewenangan bagi negara untuk menyelesaikan ternasuk menumpas gerakan-gerakan yang sifatnya ingin merdeka atau memisahkan diri," ucapnya.
Karding berharap pernyataan Papua merdeka hanya sekadar wacana bagi mereka yang mengatasnamakan OPM dan tidak serius dilakukan.
"Kalau serius, kita tidak boleh tawar-menawar, terhadap semua sikap politik atau langkah politik atau upaya politik yang ingin merdeka itu harus dihadapi. Namun, saya juga berpikir bahwa keberadaan mereka ini tentu deklarasi mereka ini belum tentu berdiri sendiri," bebernya.
Pemerintah Indonesia, lanjut Karding, perlu melakukan diplomasi kepada semua pihak. Jika OPM kerap mendesak Papua merdeka maka pemerintah perlu turun tangan.
"Harus dilakukan diplomasi-diplomasi oleh pemerintah, diplomasi ke semua pihak, dan mencoba persuasif, tapi kalau tetep ngotot menurut saya tetap harus pemerintah dalam hal ini harus turun tangan," ucapnya.
