Berita

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding/Net

Politik

Benny Wenda Bukan Orang Indonesia, Papua Dan Papua Barat Tetap Dalam Pangkuan Ibu Pertiwi

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 15:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Benny Wenda mengatakan telah mendeklarasikan pemerintahan sementara di Papua Barat. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, Benny Wenda bukanlah orang Papua, dia sudah menjadi warganegara lain sejak beberapa tahun lalu.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa dipisahkan oleh pihak manapun.

"Dalam artian urusan persatuan dan kesatuan dan segala urusan yang ada di dalamnya tidak bisa lagi diganggugugat dengan alasan apapun dan aspirasi apapun," ucap Karding kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).


Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan tindakan-tindakan yang menyatakan kemerdekaan di luar Indonesia seperti melakukan deklarasi pemerintahan sementara adalah tindakan yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.

"Ini adalah tindakan yang menganggap bahwa menyatakan 'perang' dalam tanda petik. Oleh karena itu, harus diingat konsekuensinya. Konstitusi memberikan kewenangan bagi negara untuk menyelesaikan ternasuk menumpas gerakan-gerakan yang sifatnya ingin merdeka atau memisahkan diri," ucapnya.

Karding berharap pernyataan Papua merdeka hanya sekadar wacana bagi mereka yang mengatasnamakan OPM dan tidak serius dilakukan.

"Kalau serius, kita tidak boleh tawar-menawar, terhadap semua sikap politik atau langkah politik atau upaya politik yang ingin merdeka itu harus dihadapi. Namun, saya juga berpikir bahwa keberadaan mereka ini tentu deklarasi mereka ini belum tentu berdiri sendiri," bebernya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Karding, perlu melakukan diplomasi kepada semua pihak. Jika OPM kerap mendesak Papua merdeka maka pemerintah perlu turun tangan.

"Harus dilakukan diplomasi-diplomasi oleh pemerintah, diplomasi ke semua pihak, dan mencoba persuasif, tapi kalau tetep ngotot menurut saya tetap harus pemerintah dalam hal ini harus turun tangan," ucapnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya