Berita

Amerika Serikat membatasi visa bagi anggota Partai Komunis China/Net

Dunia

Aturan Visa Baru Trump, Anggota Partai Komunis China Makin Sulit Masuk AS

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan aturan baru yang dapat membatasi perjalanan anggota Partai Komunis China (PKC) ke Amerika Serikat (AS).

Aturan baru itu dikeluarkan pada Rabu (2/12) dalam sebuah pernyataan yang dirilis jurubicara Departemen Luar Negeri, seperti dimuat The New York Times (NYT).

Dalam aturan yang akan segera berlaku itu, anggota PKC dan keluarganya hanya mendapatkan visa perjalanan selama satu bulan untuk satu kali masuk.


Selain itu, validitas visa mereka juga akan dikurangi dari 10 tahun menjadi hanya satu bulan.

"Kebijakan, peraturan, dan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah AS untuk melindungi negara dari pengaruh buruk PKC," kata jurubicara itu.

"Selama beberapa dekade kami mengizinkan PKC akses gratis dan tidak terbatas ke institusi serta bisnis AS. Sementara hak istimewa yang sama ini tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga AS di China," tambahnya.

Setelah diberlakukan, aturan baru itu akan mempengaruhi perjalanan bagi 270 juta warga China, di mana PKC sendiri memiliki sekitar 92 juta anggota.

Adapun status anggota dan keluarga PKC akan diklasifikasikan berdasarkan aplikasi visa dan wawancara mereka, serta pemahaman lokal pejabat tentarang keanggotaan PKC.

NYT memuat, klasifikasi tersebut tidak proporsional karena kemungkinan akan digunakan untuk pemimpin bisnis China.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya