Berita

Amerika Serikat membatasi visa bagi anggota Partai Komunis China/Net

Dunia

Aturan Visa Baru Trump, Anggota Partai Komunis China Makin Sulit Masuk AS

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan aturan baru yang dapat membatasi perjalanan anggota Partai Komunis China (PKC) ke Amerika Serikat (AS).

Aturan baru itu dikeluarkan pada Rabu (2/12) dalam sebuah pernyataan yang dirilis jurubicara Departemen Luar Negeri, seperti dimuat The New York Times (NYT).

Dalam aturan yang akan segera berlaku itu, anggota PKC dan keluarganya hanya mendapatkan visa perjalanan selama satu bulan untuk satu kali masuk.


Selain itu, validitas visa mereka juga akan dikurangi dari 10 tahun menjadi hanya satu bulan.

"Kebijakan, peraturan, dan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah AS untuk melindungi negara dari pengaruh buruk PKC," kata jurubicara itu.

"Selama beberapa dekade kami mengizinkan PKC akses gratis dan tidak terbatas ke institusi serta bisnis AS. Sementara hak istimewa yang sama ini tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga AS di China," tambahnya.

Setelah diberlakukan, aturan baru itu akan mempengaruhi perjalanan bagi 270 juta warga China, di mana PKC sendiri memiliki sekitar 92 juta anggota.

Adapun status anggota dan keluarga PKC akan diklasifikasikan berdasarkan aplikasi visa dan wawancara mereka, serta pemahaman lokal pejabat tentarang keanggotaan PKC.

NYT memuat, klasifikasi tersebut tidak proporsional karena kemungkinan akan digunakan untuk pemimpin bisnis China.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya