Singgung Kelapa Sawit, Menlu Retno: Kemitraan Strategis Uni Eropa Harus Dilandasi Prinsip Non-Diskriminasi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Uni Eropa untuk tidak mendiskriminasi minyak kelapa sawit dari ASEAN.

Desakan itu disampaikan Retno saat berpartisipasi dalam ASEAN-EU Foreign Ministers' Meeting (FMM) ke-23 pada Selasa (1/12).

Berbicara dalam konferensi pers virtual pada Kamis (3/12), Retno mengatakan permintaan Indonesia kepada Uni Eropa untuk memperlakukan minyak sawit secara adil adalah hal yang wajar.

"Indonesia terus mendorong agar Uni Eropa memberi perlakuan non-diskriminatif terhadap minyak sawit. Tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari negara ASEAN lainnya, secara objektif," tekan Retno.

Retno juga mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan Joint Working Group (JWG) yang akan digelar pada Januari 2021.

JWG itu dibentuk untuk membahas proses sertifikasi minyak nabati, termasuk minyak sawit. Di sana juga akan dibahas penelitian terkait kriteria keberlanjutan.

"JWG merupakan hasil perjuangan Indonesia sejak Maret 2019 yang diusulkan untuk mendorong kebijakan non-diskriminatif, adil, dan seimbang terhadap komoditas sawit yang merupakan komoditas strategis Indonesia," terang Retno.

Di ASEAN, kata Retno, industri sawit membuka sekitar 26 juta lapangan kerja dengan nilai industri sekitar 19 miliar dolar AS.

Lebih dari 40 persen perkebunan sawit di ASEAN dikelola oleh petani kecil. Di mana bagi Indonesia, industri sawit berhasil menekan angka kemiskinan hingga 10 juta orang sejak tahun 2000 dan memberikan devisa hingga 23 miliar dolar AS.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi," lanjut Retno.

"Saya tekankan bahwa rasa saling percaya hanya dapat terwujud jika terdapat kemitraan yang mencakup kepentingan dua kawasan," tandasnya.