Berita

Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, saat mengisi acara Dialog Nasional, Rabu (2/12)/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Akar Persoalan Di Papua Masalah Keadilan

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: FADZRI TRY UTAMA

Persoalan yang terjadi di Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Setiap warga negara mesti dilindungi dan diperlakukan secara adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh" yang disiarkan secara streaming melalui Front TV, Rabu (2/12).

"Di Papua itu masalah keadilan, di Papua Barat," ujar Gatot Nurmantyo.


Menurut mantan Panglima TNI ini, gerakan separatisme Papua Barat pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa kemarin (1/12) adalah bentuk rasa frustrasi.

"Kalau keadilan ada, mereka tetap dilindungi, tiap-tiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu, bisa terjadi damai-damai saja," sambungnya.

Atas dasar itu, Gatot menyebut revolusi akhlak yang diusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, diperlukan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hal itu juga selaras dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan gerakan moral berlandaskan Pancasila.

"Nah inilah perlunya revolusi akhlak karena sudah parah, mengubah keburukan menjadi kebaikan," tuturnya.

"Saya sangat menghormati acara (Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh) ini karena telah menggagas tema yang sangat penting. Sebagai gagasan yang sejalan dengan KAMI yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi derita bangsa," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya