Berita

Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, saat mengisi acara Dialog Nasional, Rabu (2/12)/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Akar Persoalan Di Papua Masalah Keadilan

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: FADZRI TRY UTAMA

Persoalan yang terjadi di Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Setiap warga negara mesti dilindungi dan diperlakukan secara adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh" yang disiarkan secara streaming melalui Front TV, Rabu (2/12).

"Di Papua itu masalah keadilan, di Papua Barat," ujar Gatot Nurmantyo.


Menurut mantan Panglima TNI ini, gerakan separatisme Papua Barat pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa kemarin (1/12) adalah bentuk rasa frustrasi.

"Kalau keadilan ada, mereka tetap dilindungi, tiap-tiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu, bisa terjadi damai-damai saja," sambungnya.

Atas dasar itu, Gatot menyebut revolusi akhlak yang diusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, diperlukan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hal itu juga selaras dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan gerakan moral berlandaskan Pancasila.

"Nah inilah perlunya revolusi akhlak karena sudah parah, mengubah keburukan menjadi kebaikan," tuturnya.

"Saya sangat menghormati acara (Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh) ini karena telah menggagas tema yang sangat penting. Sebagai gagasan yang sejalan dengan KAMI yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi derita bangsa," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya