Berita

Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, saat mengisi acara Dialog Nasional, Rabu (2/12)/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Akar Persoalan Di Papua Masalah Keadilan

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: FADZRI TRY UTAMA

Persoalan yang terjadi di Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Setiap warga negara mesti dilindungi dan diperlakukan secara adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh" yang disiarkan secara streaming melalui Front TV, Rabu (2/12).

"Di Papua itu masalah keadilan, di Papua Barat," ujar Gatot Nurmantyo.


Menurut mantan Panglima TNI ini, gerakan separatisme Papua Barat pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa kemarin (1/12) adalah bentuk rasa frustrasi.

"Kalau keadilan ada, mereka tetap dilindungi, tiap-tiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu, bisa terjadi damai-damai saja," sambungnya.

Atas dasar itu, Gatot menyebut revolusi akhlak yang diusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, diperlukan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hal itu juga selaras dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan gerakan moral berlandaskan Pancasila.

"Nah inilah perlunya revolusi akhlak karena sudah parah, mengubah keburukan menjadi kebaikan," tuturnya.

"Saya sangat menghormati acara (Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh) ini karena telah menggagas tema yang sangat penting. Sebagai gagasan yang sejalan dengan KAMI yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi derita bangsa," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya