Berita

Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, saat mengisi acara Dialog Nasional, Rabu (2/12)/Repro

Politik

Gatot Nurmantyo: Akar Persoalan Di Papua Masalah Keadilan

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: FADZRI TRY UTAMA

Persoalan yang terjadi di Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan. Setiap warga negara mesti dilindungi dan diperlakukan secara adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh" yang disiarkan secara streaming melalui Front TV, Rabu (2/12).

"Di Papua itu masalah keadilan, di Papua Barat," ujar Gatot Nurmantyo.


Menurut mantan Panglima TNI ini, gerakan separatisme Papua Barat pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa kemarin (1/12) adalah bentuk rasa frustrasi.

"Kalau keadilan ada, mereka tetap dilindungi, tiap-tiap manusia diperlakukan sama secara adil dan beradab, tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu, bisa terjadi damai-damai saja," sambungnya.

Atas dasar itu, Gatot menyebut revolusi akhlak yang diusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, diperlukan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hal itu juga selaras dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan gerakan moral berlandaskan Pancasila.

"Nah inilah perlunya revolusi akhlak karena sudah parah, mengubah keburukan menjadi kebaikan," tuturnya.

"Saya sangat menghormati acara (Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh) ini karena telah menggagas tema yang sangat penting. Sebagai gagasan yang sejalan dengan KAMI yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi derita bangsa," demikian Gatot Nurmantyo.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Pasar Jaya Minta Maaf soal Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati

Minggu, 29 Maret 2026 | 00:01

BRIN Gandeng UAG University Kolaborasi Perkuat Talenta Peneliti Indonesia

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:40

Masyarakat Apresiasi Bazar dan Hiburan Rakyat di Monas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:30

Menata Ulang Skema Konsesi Bandara

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:00

Tak Bisa Asal Gugat, Sengketa Partai Harus Selesai di Internal Dulu

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:41

Peradilan Militer Punya Legitimasi dan Tak Bisa Dipisahkan dari Sistem

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:21

Pasar Murah di Monas, Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:05

Juara Hafalan Al-Quran di Lybia, Pratu Nawawi Terima Kenaikan Pangkat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:41

Rudal Israel Hantam Mobil Pers, Fatima Ftouni Jurnalis Al Mayadeen Gugur

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:37

DPR Optimistis Diplomasi Pemerintah Amankan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:17

Selengkapnya