Protokol kesehatan Covid-19 yang diterapkan dalam acara dialog nasional 100 ulama dan tokoh yang diselenggarakan oleh PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) cukup ketat dan lengkap.
Namun, lebih jauh daripada itu, ada protokol lain yang sedianya dihadirkan oleh pemerintah, yakni protokol bernegara.
Begitu kata pakar filosofi Universitas Indonesia, Rocky Gerung dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh", Rabu (2/12).
"Kita di sini lengkap dengan protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu, kita ingin ada protokol bernegara," ujar Rocky.
Rocky lantas menyesalkan protokol dalam bernegara itu justru tidak disiapkan oleh Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dalam mengelola negara.
"Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara," sesalnya.
Atas dasar itu, kata Rocky, dalam rangka memahami protokol bernegara sedianya belajar dari para guru yang mafhum dalam mengelola dan menjawab problematika kehidupan berbangsa.
"Kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refly Harun telah mengurai di bidang hukum. Ichsanuddin Noorsy juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi," tuturnya.
Menurutnya, itu lantaran protokol bernegara tidak disiapkan bahkan cenderung dilanggar sendiri oleh kepala negara dan membuat situasi saat ini penuh dengan kecemasan.
"Hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita sedang berada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara," tegasnya.
"Karena berbagai kebijakan bisa diuji diselundupkan melalui hukum, melalui kebijakan ekonomi yang tidak didasarkan pada dasar berfikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan," sambungnya.
