Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Laksamana: Jangan Buru-buru Reshuffle, Menteri Lebih Takut Majikan Dibanding Tuhan

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 19:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Opsi reshuffle kabinet yang muncul pasca Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersandung kasus dugaan suap diyakini tak akan berpengaruh besar terhadap perilaku politik transaksional pejabat negara.

"Haqqul yaqin meskipun Presiden Jokowi mengganti semua menterinya, perilaku pemangku kepentingan publik di negeri ini tidak akan langsung berubah," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (2/12).

Sebab menurutnya, mengubah perilaku pemangku kepentingan menjadi lebih baik membutuhkan waktu panjang. Tidak bisa hitungan munggu atau bulan, melainkan bertahun-tahun. Terlebih bila para pejabat hanya memiliki ketakutan terhadap pemimpin, dibandingkan dengan Tuhan sang pencipta.


"Namun nata batin saya berkata, pemangku kepentingan rakyat lebih tunduk dan takut kepada manusia yang jadi 'majikannya', (bukan kepada Tuhan)," lanjutnya.

Melihat karakter pejabat yang sulit berubah ini, ia pun berharap Presiden Jokowi tak mudah tergerak dengan desakan orang dekatnya untuk buru-buru merombak komposisi kabinet.

"Jokowi jangan mau di-ojo-ojo (ahasa Manado: didorong-dorong) di situasi seperti sekarang ini. Karena itu justru akan memantik situasi makin gonjang-ganjing tak karuan," tegas alumni Lemhanas ini.

Dijelaskan, semakin tinggi isu reshuffle kabinet, kata Silaen, maka suasana kebatinan dan lingkungan kerja kementerian akan semakin lambat dan tidak nyaman.

"Di sisi lain, persoalan reshuffle cabinet akan menyuburkan pemburu rente bergerilya atau 'mafia' ikut bertransaksional otak-atik kabinet," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia berharap Presiden Jokowi yang baru masuk di satu tahun pemerintahan bersama Wapres Maruf Amin lebih memfokuskan program-program yang sudah dijalankan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Setahun ini, presiden harus fokus 'ala sosialis' semua dibagi proporsional, kecil besar harus ditolong semua agar roda ekonomi dapat berputar perlahan- lahan, daya beli masyarakat kembali bergairah," tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya