Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Laksamana: Jangan Buru-buru Reshuffle, Menteri Lebih Takut Majikan Dibanding Tuhan

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 19:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Opsi reshuffle kabinet yang muncul pasca Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersandung kasus dugaan suap diyakini tak akan berpengaruh besar terhadap perilaku politik transaksional pejabat negara.

"Haqqul yaqin meskipun Presiden Jokowi mengganti semua menterinya, perilaku pemangku kepentingan publik di negeri ini tidak akan langsung berubah," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (2/12).

Sebab menurutnya, mengubah perilaku pemangku kepentingan menjadi lebih baik membutuhkan waktu panjang. Tidak bisa hitungan munggu atau bulan, melainkan bertahun-tahun. Terlebih bila para pejabat hanya memiliki ketakutan terhadap pemimpin, dibandingkan dengan Tuhan sang pencipta.


"Namun nata batin saya berkata, pemangku kepentingan rakyat lebih tunduk dan takut kepada manusia yang jadi 'majikannya', (bukan kepada Tuhan)," lanjutnya.

Melihat karakter pejabat yang sulit berubah ini, ia pun berharap Presiden Jokowi tak mudah tergerak dengan desakan orang dekatnya untuk buru-buru merombak komposisi kabinet.

"Jokowi jangan mau di-ojo-ojo (ahasa Manado: didorong-dorong) di situasi seperti sekarang ini. Karena itu justru akan memantik situasi makin gonjang-ganjing tak karuan," tegas alumni Lemhanas ini.

Dijelaskan, semakin tinggi isu reshuffle kabinet, kata Silaen, maka suasana kebatinan dan lingkungan kerja kementerian akan semakin lambat dan tidak nyaman.

"Di sisi lain, persoalan reshuffle cabinet akan menyuburkan pemburu rente bergerilya atau 'mafia' ikut bertransaksional otak-atik kabinet," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia berharap Presiden Jokowi yang baru masuk di satu tahun pemerintahan bersama Wapres Maruf Amin lebih memfokuskan program-program yang sudah dijalankan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Setahun ini, presiden harus fokus 'ala sosialis' semua dibagi proporsional, kecil besar harus ditolong semua agar roda ekonomi dapat berputar perlahan- lahan, daya beli masyarakat kembali bergairah," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya