Berita

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo/Net

Politik

PKS: Calling Visa Israel Bertentangan Dengan UUD 1945, Apa Jokowi Tahu?

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 17:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kritik keras disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI terhadap rencana pemerintah mengaktifkan kembali calling visa untuk Israel.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, rencana tersebut sama saja mengabaikan amanat konstitusi nasional dan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945.

“Konstitusi kita menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Mirisnya lagi, keputusan tersebut tidak merepresentasikan aspirasi dan kehendak tulus masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang konsisten memihak pada kemerdekaan Palestina,” tegas Bukhori lewat keterangan persnya, Rabu (2/12).

Bukhori menambahkan, rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga kontradiktif dengan komitmen Presiden Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam pidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2020 silam.

“Pertanyaannya adalah, apakah presiden mengetahui tindakan anak buahnya (KemenkumHAM) tersebut? Saya justru curiga bahwa tindakan ini dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan presiden bila mengacu pada sikap dukungan yang telah ditunjukkan selama ini terhadap isu Palestina,” bebernya.

Jika keputusan tersebut atas restu dan sepengetahuan Jokowi, kata dia, maka sikap presiden bertentangan dengan founding father Soekarno yang memiliki komitmen kuat atas kemerdekaan Palestina.

“Konsekuensi politik dari membuka hubungan dengan Israel berarti mengakui eksistensi negara tersebut. Artinya, pemerintah mengakui penjajahan Israel kepada Palestina yang sampai saat ini belum merdeka sepenuhnya,” tegasnya.

Oleh karenanya, Ketua DPP PKS ini mendesak agar pemerintah segera mencabut Israel dari daftar negara yang menerima pelayanan calling visa tersebut.

“Hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya menjaga wibawa dan integritas pemerintah dalam percaturan politik global mengingat Indonesia sejak lama memiliki garis politik luar negeri yang tegas terhadap isu konflik Palestina-Israel,” tutupnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI

Minggu, 26 September 2021 | 22:33

UPDATE

Adhie Massardi ke Luhut: Jangan Bikin Malu Gus Dur!

Selasa, 28 September 2021 | 13:22

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:16

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan Rapat Paripurna Walau Tidak Kuorum

Selasa, 28 September 2021 | 13:10

Kesal Karena Dipaksa Ikut, Warga Abdya Bubarkan Vaksinasi Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 13:01

Nikmati Libur, Vladimir Putin Dekati Sarang Beruang di Belantara Siberia

Selasa, 28 September 2021 | 12:59

Menko Airlangga Persilakan Liga 2 Gelar Pertandingan di Luar Jawa

Selasa, 28 September 2021 | 12:54

Dubes Afghanistan dari Pemerintahan Ghani Batal Bicara di PBB, Diancam Taliban?

Selasa, 28 September 2021 | 12:52

Angka Kemiskinan Meningkat, Wajar Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Terus Menurun

Selasa, 28 September 2021 | 12:44

Taliban Larang Tukang Cukur Potong Janggut, Mereka yang Melanggar Dikenai Hukuman

Selasa, 28 September 2021 | 12:42

Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

Selasa, 28 September 2021 | 12:37

Selengkapnya