Berita

Foto/Net

Kesehatan

Mengacu Standar WHO, IDAI Usul Ke Pemerintah Terapkan PJJ Bukan Tatap Muka

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 12:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah membuka akses belajar secara tatap muka di sekolah tidak disepakati Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, IDAI memberikan pertimbangan menunda proses belajar tatap muka dengan mengacu standar Lembaga Kesehatan Dunia (WHO).

"Menimbang dan memperhatikan panduan dari World Health Organization (WHO), Publikasi ilmiah, publikasi di media dan data Covid-19 di Indonesia maka saat ini IDAI memandang bahwa pembelajaran melalui sistem jarak jauh (PJJ) lebih aman," tulis rilis IDAI yang dikutip Rabu (2/12).


Tolak ukur dari proses pembelajaran tatap muka yang aman Covid-19, dijelaskan IDAI, memastikan penerapan protokol kesehatan diterapkan dengan baik oleh peserta didik hingga civitas akademika disemua jenjang pendidikan.

"Bahkan, pada kelompok anak yang tinggal di sekolah berasrama, peran keluarga sebagai komunitas terdekat anak terbagi antara keluarga di rumah dengan lingkungan sekolah dan asrama, sehingga penting bagi pihak penyelenggara sekolah untuk memastikan," terang IDAI.

Jika pun pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan mulai tahun depan, IDAI meminta seluruh pemangku kebijakan dan semua pihak yang terlibata dalam proses pembelajaran untuk displin menerapkan 3M. Yaitu, mengenakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan.

"Sebaiknya dilakukan pengaturan keluar masuk lingkungan sekolah dengan tujuan meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Keputusan membuka sekolah untuk memulai kegiatan tatap muka dapat berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia, karena dipengaruhi berbagai faktor," jelasnya.

"Namun demikian, sedapatnya keputusan membuka dan menutup kembali sekolah dalam waktu singkat dihindari, karena berdampak pada rutinitas keseharian anak dan keluarga," demikian IDAI.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya