Berita

Benny Rhamdani dan Tegap Harjadmo/Net

Politik

Disambut BP2MI, Himsakati Jajaki Penempatan Pekerja Migran Ke Jepang

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 11:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsakati) bersinergi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal pelayanan dan pelindungan PMI, termasuk menjajaki salah satu peluang penempatan ke Jepang.

Ketua Himsakati Tegap Harjadmo dan rombongan diterima Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Kantor BP2MI, Jakarta, Selasa kemarin (1/12). Benny Rhamdani menyambut baik pertemuan itu.
 
"Kami sudah lama menantikan kedatangan Himsakati sebagai salah satu asosiasi penempatan PMI. Karena seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa pemerintah, dalam hal ini BP2MI, tidak dapat berjalan sendiri dalam hal kepentingan keselamatan pelindungan bagi PMI. Kami butuh sinergi dengan semua asosiasi, termasuk Himsakati," kata politisi Partai Hanura itu.


Mendengar hal tersebut, Ketua Himsakati Tegap Harjadmo menyampaikan bahwa pihaknya serius untuk bekerjasama dengan BP2MI dalam memberikan pelayanan bagi PMI. Salah satu buktinya, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Himsakati melihat adanya peluang penempatan PMI ke Jepang yang terbuka lebar.

"Peluang kerja PMI di Jepang sangat terbuka lebar, apalagi selama ini kita tahu bahwa masalah-masalah PMI dengan negara penempatan Jepang sangat rendah dibanding negara-negara lain. Dalam waktu dekat kami akan membuka kantor agensi di Jepang sebagai langkah serius dalam hal ini," ucap Tegap Harjadmo.

Dalam kesempatan tersebut, Himsakati juga menyerahkan sejumlah berkas yang menandakan legalitas sebagai asosiasi penempatan PMI ke luar negeri.

"Kami memenuhi janji kami untuk menyerahkan legalitas asosiasi ini beserta daftar anggotanya. Ke depannya kami akan merekrut lebih banyak anggota, yang bukan hanya terdiri dari perusahaan penempatan, tapi juga dari kalangan pengusaha, bahkan sponsor PMI, yang akan kami bina dengan harapan dapat mengurangi masalah-masalah yang selama ini dialami PMI. Kami akan perkuat jaringan di daerah, bukan di pusat," tutur Tegap Harjadmo.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menanggapi positif hal tersebut. Dia menuturkan bahwa BP2MI akan mendukung sepenuhnya bila Himsakati dapat melakukan penempatan PMI ke Jepang.

"Saat ini kami sedang mencari formula dan skema penempatan PMI yang paling ideal. Jika memang ada peluang ke Jepang, kenapa tidak kita mulai dari situ. Apalagi melihat banyaknya kasus yang terjadi di Arab Saudi dan Malaysia, jadi mengapa tidak kita menempatkan PMI di luar negara-negara tersebut? Karena konteks kehadiran negara adalah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi badan usaha, pihak swasta, maupun asosiasi untuk menempatkan PMI secara prosedural dan aman," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya