Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

MAS: Pembubaran Lembaga Diperlukan Untuk Rampingkan Struktur Dan Kaya Fungsi

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membubarkan 10 Lembaga Nonstruktural (LNS) dapat dipahami ingin mewujudkan percepatan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat.

Keputusan Jokowi itu harus tetap dalam koridor reformasi birokrasi.

"Tapi pastikan harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Rabu (2/12).

Terlebih, menurut Mardani, masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berpayung hukum/Keppres tetapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal.

Imbasnya hanya akan menghabiskan uang negara.

"Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus," tuturnya.

Menurut Mardani, pembubaran lembaga ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tidak seperti istilah ‘gali lubang tutup lubang’.

"Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua mesti dihitung dengan data dan fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN/pekerjanya," tegasnya.

"Struktur dan bangunan politik lembaga eksekutif juga boros badan. Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT), pernah mengutarakan betapa banyak BUMN yang tidak sehat dan layak dimatikan demi efisiensi, namun terkendala pilihan politik yang seakan menjadikannya 'romantisme masa lalu'," imbuh dia.

Pemerintah, masih kata Mardani, juga perlu mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini.

Salah satunya melibatkan pakar administrasi publik. Selain itu, kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur pemerintah/DPR saja.

"Transparansi penting agar masyarakat yakin mana LNS layak/tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif," ucap anggota Komisi II DPR RI ini.

Terakhir, lanjut Mardani, akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi.

"Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan," tandasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya