Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

MAS: Pembubaran Lembaga Diperlukan Untuk Rampingkan Struktur Dan Kaya Fungsi

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 10:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membubarkan 10 Lembaga Nonstruktural (LNS) dapat dipahami ingin mewujudkan percepatan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat.

Keputusan Jokowi itu harus tetap dalam koridor reformasi birokrasi.

"Tapi pastikan harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Rabu (2/12).


Terlebih, menurut Mardani, masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berpayung hukum/Keppres tetapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal.

Imbasnya hanya akan menghabiskan uang negara.

"Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus," tuturnya.

Menurut Mardani, pembubaran lembaga ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tidak seperti istilah ‘gali lubang tutup lubang’.

"Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua mesti dihitung dengan data dan fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN/pekerjanya," tegasnya.

"Struktur dan bangunan politik lembaga eksekutif juga boros badan. Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT), pernah mengutarakan betapa banyak BUMN yang tidak sehat dan layak dimatikan demi efisiensi, namun terkendala pilihan politik yang seakan menjadikannya 'romantisme masa lalu'," imbuh dia.

Pemerintah, masih kata Mardani, juga perlu mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini.

Salah satunya melibatkan pakar administrasi publik. Selain itu, kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur pemerintah/DPR saja.

"Transparansi penting agar masyarakat yakin mana LNS layak/tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif," ucap anggota Komisi II DPR RI ini.

Terakhir, lanjut Mardani, akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi.

"Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan," tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Menhub Prioritas Program dan Anggaran untuk Tingkatkan Keselamatan Transportasi

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:51

DPR Yakin Potongan Aplikasi 8 Persen Bikin Driver Makin Sejahtera

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:48

Kuasa Hukum Pertanyakan Status Tersangka Raudi Akmal

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:25

Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport Diadukan ke Kementerian HAM

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:09

Gus Yaqut Dibantarkan ke Rumah Sakit Polri

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:58

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Penguatan Perbatasan Indonesia di Siem Reap

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:29

Legislator Golkar Apresiasi Dividen PT Telkom Tertinggi

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:15

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:12

Kuliner Potensi Perkuat Pariwisata di Kancah Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:53

Harta Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Naik 23,2 Persen, Utang Nyaris Rp100 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:51

Selengkapnya