Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL
Dugaan aliran dana ke partai politik dalam kasus suap izin ekspor benih lobster yang telah menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dipastikan akan ditelusuri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terkait aliran dana, baik dari sisi tersangka pemberi maupun penerima ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).
Nantinya, KPK akan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil penyidik. Ali juga memastikan, pihaknya akan memanggil siapa pun yang mengetahui rangkaian peristiwa, termasuk dua politisi yang disebut oleh massa Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah) yang menggelar demo di KPK.
"Kami juga memastikan siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini, tentu akan kami panggil sebagai saksi," pungkas Ali.
Desakan pemeriksaan terhadap sejumlah politisi makin deras disampaikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo pada Selasa lalu (24/11). Seperti yang disampaikan massa Arwah yang mendesak lembaga antirasuah memeriksa politisi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras dan Eka Sastra dari Partai Golkar.
"Kami mendesak KPK segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Eka Sastra yang diduga melakukan suap sebanyak 200 ribu dolar AS kepada staf khusus Edhy Prabowo demi memperoleh izin ekspor benur," ujar Koordinator aksi Arwah, Yanto saat orasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan hari ini.
Menurut Yanto, Andi Iwan dan Eka Sastra merupakan pemilik PT Maradeka Karya Semesta (MKS) yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster. Perusahaan tersebut diduga telah melakukan ekspor benih lobster sebanyak 106.850 ekor ke Vietnam sejak Juli hingga September 2020.
