Ketua KPK, Firli Bahuri/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk memberikan waktu menuntaskan perkara dugaan korupsi dalam penetapan izin ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, merespons desakan dari massa aksi unjuk rasa yang meminta agar KPK memeriksa dua politisi yang diduga sebagai pemilik PT Maradeka Karya Semesta (MKS) yang mendapatkan izin ekspor benih lobster dari KKP.
"Untuk pengembangan perkara, tentu kami harus melihat kecukupan bukti dan tolong beri kami waktu untuk bekerja menyelesaikannya dan Ikuti saja semua proses yang berlaku. Pada saatnya nanti, kami akan sampaikan ke publik. Kita fokus kerja, kerja untuk memberantas korupsi sampai negeri bersih dan bebas dari korupsi," ujar Firli Bahuri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).
Firli pun mengingatkan kembali pernyataannya pada 2019 lalu mengenai konsep pemberantasan korupsi di era kepemimpinannya.
"Mengenai konsep pemberantasan korupsi mulai dengan strategi pendidikan masyarakat, strategi pencegahan dan strategi penindakan. Semua strategi kita jalankan secara simultan dan berkelanjutan. Terkait dengan penindakan, kami akan tuntaskan perkara korupsi secara profesional, akuntabel, kepastian hukum, keadilan hingga tuntas dan kami pegang prinsip
the sun rise and the sun set," jelas Firli.
Sejak dirinya terpilih sebagai pimpinan KPK, sambung Firli, tidak ada pergeseran konsep dari kepemimpinannya dan tetap menjalankan konsep kolektif kolegial.
"Semua yang berjalan di KPK sesuai asas pelaksanaan tugas KPK, kami tetap berkomitmen untuk melaksanakannya. Penilaian kami serahkan kepada publik, tapi kami selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel , kepentingan umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak pandang bulu adalah kunci kerja kami," terang Firli.
"Hal ini tentu berdasarkan kecukupan alat bukti yang membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan kami menemukan tersangkanya," pungkasnya.
Pada hari ini, Selasa (1/12), sejumlah demonstran yang menamakan diri Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah) meminta KPK untuk memeriksa Andi Iwan Darmawan Aras dari Partai Gerindra dan Eka Sastra dari Partai Golkar.
"Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar, Eka Sastra, yang diduga melakukan suap sebanyak 200 ribu dolar AS kepada Staf khusus Edhy Prabowo demi memperoleh izin ekspor benur," ujar Koordinator aksi, Yanto, saat berorasi di atas mobil komando di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa siang (1/12).
Karena, menurut Yanto, Andi Iwan dan Eka Sastra merupakan pemilik PT Maradeka Karya Semesta (MKS) yang disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.
Perusahaan itu diduga telah melakukan ekspor benih lobster sebanyak 106.850 ekor ke Vietnam sejak Juli hingga September 2020.
