Rapat anggota DPRD DKI Jakarta yang dilakukan di Grand Cempaka, Cipayung, Bogor, beberapa waktu lalu/Ist
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan 'niat terselubung' dari anggota dewan dengan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota. Di mana tujuannya agar masyarakat tidak bisa mengawasi pembahasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan kembali digelar di luar Jakarta. Pertimbangan utama adalah upaya mencegah penularan Covid-19.
Namun demikina, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, dengan memilih tempat yang jauh dari Jakarta, DPRD DKI terbukti bisa menelurkan keputusan menguntungkan mereka, yakni menaikkan gaji para anggota dewan.
"Rupanya pilihan tempat di luar Jakarta itu menjelaskan apa yang ditakutkan DPRD jika proses pembahasan itu dilakukan secara terbuka di gedung DPRD dengan disaksikan masyarakat DKI. Jika prosesnya terbuka ketika pembahasan, maka mimpi untuk menambah anggaran secara signifikan ini mungkin akan mendapat adangan atau tantangan dari masyarakat," kata Lucius saat dihubungi, Senin (30/11).
Dia menjelaskan, pada situasi normal saja, keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapat banyak penolakan. Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji yang bersumber dari uang rakyat.
"Nyatanya kenaikkan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," tegas Lucius, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung untuk menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaan mereka. Jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.
"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.
"Tak pantas banget rasanya wakil rakyat yang justru memperlihatkan ketakpedulian pada situasi rakyat dengan memanfaatkannya untuk kepentingan memperkaya diri. Ini seolah-olah korupsi yang dilegalkan karena membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri," tutup Lucius.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori. Yaitu pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota. Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020. Tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta berkisar Rp 152.329.612.000.
Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan. Pada 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, sehingga gaji bersih yang diterima Rp 111 juta.
Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
