Peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan/Net
Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah menjadi rumpun eksekutif, sehingga dalam tindakannya disesuaikan dengan selera eksekutif.
Begitu yang disampaikan oleh peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan di acara webinar bertajuk "Evaluasi dan Prospek Hukum Demokrasi: Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?".
"Masa depan KPK ini agak bermasalah, atau paling tidak mungkin bangsa ini mau dibawa menyesuaikan dengan selera eksekutif," ujar Malik Ruslan, Minggu (29/11).
Karena kata Malik, ketika KPK sudah diposisikan sebagai rumpun eksekutif, maka fokus KPK akan bergeser dari visi ke institusi.
"Siapa yang menguasai eksekutif, akan mengendalikan KPK, bukan tidak mungkin, siapa yang menguasai eksekutif akan mengendalikan KPK," kata Malik.
Sehingga kata Malik, ketika terjadi saling amputasi antar institusi, maka perburuan kekuasaan akan terjadi, misalnya pilpres maupun pilkada.
"Nah ini bisa jadi akan saling mengamputasi untuk mencapai tujuan. D imana kadang-kadang tanpa kontrol yang kuat, politik sebenarnya bisa digulirkan sebagai suatu yang menghalalkan segala cara," terangnya.
Malik pun berkaca atas perbedaan sikap KPK terhadap kader dari partai politik penguasa dengan partai yang sempat menjadi oposisi.
Yakni, sikap terhadap kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dengan kader PDIP, Harun Masiku yang buron sejak awal tahun ini.
"Nah kaitannya dengan kasus kemarin penangkapan Menteri KKP (Edhy Prabowo), begitu mudahnya menangkap, tapi begitu susahnya menangkap Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka dari Januari sampai sekarang belum tertangkap, ada apa dengan Harun Masiku?" heran Malik.
Apalagi kata Malik, kasus yang melibatkan kader PDIP juga menyeret petinggi PDIP.
"Ini terkait ya, waktu Harun Masiku ditangkap itu, bisa dibuktikan bahwa ini orang ada kaitan dengan misalnya sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya dia hilang begitu saja. Apakah dia masih hidup atau sudah dihabisi? Itu kita tidak tau," pungkasnya.
