Berita

Nono Sampono/Net

Politik

DPD RI Bulat Usulkan Nono Sampono Jadi Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 06:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengusulkan Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono untuk menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo.

Usulan tersebut sudah diajukan oleh lembaga senator sejak beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kepada media, Sabtu (28/11).

"Berkas usulan pengajuan Bapak Nono Sampono untuk menjabat sebagai salah satu menteri di kabinet sudah kami kirimkan sejak beberapa bulan lalu,” ungkap Fachrul Razi yang merupakan senator dari Aceh.


Fachrul juga menjelaskan bahwa Nono Sampono diharapkan untuk bisa mengisi kursi menteri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). "DPD RI menilai bahwa Pak Nono Sampono cocok untuk menjabat sebagai Menteri KKP," imbuhnya.

Merespon kondisi kekosongan jabatan Menteri KKP saat ini pasca mundurnya Edhy Prabowo, sebagai dampak penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, DPD RI kembali menggaungkan usulannya agar Nono Sampono dapat dipertimbangkan Presiden untuk mengisi kursi menteri yang lowong tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa usai ditinggalkan Edhy Prabowo, untuk sementara Menteri KKP dijabat secara ad-interim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Nono Sampono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI dinilai sangat pantas untuk menjadi Menteri KKP. Setidaknya, lembaga tempat pria kelahiran Bangkalan itu berkiprah saat ini, DPD RI, mendukung penuh untuk mengusung Nono Sampono menjadi Menteri KKP.

"Kami, para anggota DPD RI secara bulat mendukung Pak Nono Sampono untuk mengisi jabatan sebagai Menteri KKP," kata Fachrul Razi.

DPD RI menilai bahwa Nono Sampono merupakan figur yang tepat untuk jabatan Menteri KKP. Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain bahwa putra blasteran Madura-Maluku itu berlatar belakang militer yang terkait dengan laut.

"Sebagaimana diketahui, beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut. Nama lengkapnya Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Selain di kemiliteran, Pak Nono Sampono juga pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas Indonesia," sambung Fachrul Razi.

Dari sisi keilmuan dan pengalaman terkait kelautan dan perikanan, Nono Sampono tidak perlu diragukan lagi. Pria yang sudah malang-melintang di pentas kepemimpinan nasional itu merupakan salah satu anggota DPD RI dari Dapil Maluku yang produktif. Nono Sampono yang menjabat Komandan Paspampres (2001-2003) dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (2003-2006) adalah salah satu pengusung ide pentingnya UU Khusus Daerah Kepulauan.

Pengalaman pribadi sejak kecil yang akrab dengan laut di wilayah Maluku, membuat Nono Sampono sangat familiar dengan persoalan kelautan. Dia yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (2006-2007) dapat dipastikan mampu membangun sinergi yang baik dan kuat antara KKP dengan TNI Angkatan Laut dan institusi serta lembaga terkait lainnya.

"KKP adalah suatu lembaga yang sangat penting, tidak hanya untuk menangani masalah sumber daya kelautannya, tetapi juga terkait keamanan dan kedaulatan negara kita atas wilayah perairan laut kita. Jadi sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga yang terkait pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut dan Bakamla, menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih pejabat Menteri KKP," urai Fachrul Razi.

Latar belakang kehidupan masa kecil dari keluarga ekonomi sulit memberikan suatu harapan bahwa Nono Sampono sangat paham tentang kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan, dan dipastikan akan mampu menciptakan berbagai sistem dan program yang effektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang kehidupannya bergantung dari perikanan dan kelautan.

"Penciptaan program-program produktif bagi masyarakat nelayan dan rakyat kita yang hidupnya bergantung dari laut merupakan suatu tantangan yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, terutama di masa pandemi Covid-19 dan ke depannya. Sosok Nono Sampono yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu di masa kecilnya dipandang akan mampu menangani semua ini," tutup Fachrul Razi.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya