Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Vaksin

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 05:18 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

KEKHAWATIRAN saya ternyata berlebihan.

"Sekarang ini vaksin sudah masuk," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal Luhut Panjaitan.

Yang dimaksud sekarang adalah hari Rabu (25/11) lalu. Yakni saat saya bertemu sang menko dalam Energi Disway Podcast di Jakarta. Yang dimaksud ''masuk'' adalah sudah tiba di Indonesia. Untuk selanjutnya diproses di Biofarma. Misalnya dimasukkan botol-botol kecil. Lalu dimasukkan kemasan.


"Yang dimaksud sekarang sudah masuk itu, hari ini sudah masuk?" tanya saya lagi.

"Sudah masuk," jawabnya.

Berarti di Indonesia, bulan depan, vaksinasi sudah bisa dimulai. Tahap pertama. Secara darurat. Kalau Itu terjadi Indonesia termasuk kelompok negara tercepat melakukan vaksinasi.

"Tinggal menunggu izin BPOM," ujar Luhut yang baru pulang dari Amerika Serikat itu. BPOM adalah badan yang mengeluarkan izin penggunaan obat atau makanan/minuman di Indonesia.

"Apakah BPOM harus menunggu izin dari badan kesehatan dunia WHO?" tanya saya lagi. Begitulah asumsi saya selama ini.

"Oh, tidak," kata Luhut. "Sama sekali tidak perlu menunggu izin WHO," tambahnya.

Namun, kata Luhut, BPOM harus menunggu laporan hasil uji coba tahap tiga. Yang sudah selesai dilakukan di Bandung itu.

"Sejauh ini tidak terlihat muncul masalah. Bagus sekali. Tapi bapak Presiden minta harus hati-hati, tidak boleh grusa-grusu," ujar Luhut.

Saya pun menyinggung bahwa Amerika akhirnya juga berhasil membuat vaksin Covid-19 yang keampuhannya mencapai 95 persen. Pengumuman itu diberitakan tepat ketika menko lagi berada di Amerika.

"Benar sekali," kata Luhut. Ia pun mengatakan langsung menjajaki kerja sama dengan Amerika. "Ketika soal itu saya kemukakan kepada Presiden Donald Trump saya diminta langsung menghadap Wapres Mike Pence," ujar Luhut.

Wapres Pence adalah penanggung jawab urusan pandemi di Amerika. Luhut pun diatur untuk bisa menghadap Pence. Lalu menemui pula menteri kesehatan. "Selama tiga hari di Washington DC saya empat kali ke Gedung Putih," ujar Luhut.

Tidak kah ada masalah dengan kerja sama yang sudah ada dengan Tiongkok?

"Tidak ada masalah," katanya. "Dari mana pun kita terima. Kasarnya, dari bulan pun, kalau ada, kita terima," ujar Luhut.

Akhirnya, katanya, yang menentukan adalah kualitas, harga, dan kecepatan. Kalau pun harus kerja sama dengan Amerika nanti Luhut minta tetap ada kerja sama dengan Biofarma Bandung.

"Biofarma itu sudah berpengalaman 125 tahun. Itu saya jelaskan di Amerika," katanya.

Kerja sama dengan Tiongkok pun, kata Luhut, tidak hanya dengan Sinovac. Hanya saja untuk yang satunya itu harus lewat Uni Emirat Arab. Itu karena uji coba tahap tiganya dilakukan di UEA.

Saya pun ikut optimistis pertengahan tahun depan kita sudah bisa mulai bergerak. Semoga. Ekonomi ini sudah tersandera pandemi selama 9 bulan.

Saya pun coba bertanya kepada siapa saja yang saya temui. Satu-dua orang ternyata mengatakan tidak berani divaksinasi. Takut tidak aman.

"Saya tidak mau," ujar seorang wanita sukses di Jakarta. Ia pengusaha besar, kelas Rp 60 triliun. Suaminyi juga ikut tidak berani.

Tapi sebagian besar lainnya mengatakan berani. "Saya berani," ujar Letjen Doni Monardo, ketua BNPB saat saya tanya tadi malam. Saya memang bertemu sang ketua di kantornya Jalan Pramuka Jakarta.

Ia terlihat sudah menyatu dengan kantor itu. Tiga bulan pertama Doni tidak pulang. Tidur di kantor itu. Sekarang pun hanya akhir pekan bisa pulang.

"Itu tempat tidur saya," ujarnya. Yakni di sebelah ruang kerja. Dibatasi kaca. Kursi di ruang kerja itu diatur berjauhan. Demikian juga kursi di meja rapat. "Kantor ini harus menjadi contoh," katanya.

"Sebenarnya saya mendaftar untuk dijadikan relawan uji coba tahap tiga," ujar Doni. "Tapi saya tidak memenuhi syarat. Saya kan tinggal di Jakarta," katanya.

Tentu saya sendiri juga siap menjalani vaksinasi. Kalau pun hari ini vaksin itu tersedia hari ini pun saya mau disuntik.

Maka saya tanyakan juga tentang vaksin untuk orang umum seperti saya. Apakah kami-kami ini bisa membeli vaksin secara komersial.

"Bisa. Nanti diatur. Hanya saja semuanya harus lewat Biofarma," ujar Luhut. Maksudnya: Biofarma akan menunjuk partner untuk menjadi penyalur vaksin itu.

"Semua harus lewat Biofarma, agar harga bisa terkontrol. Kalau tidak, bisa melambung," ujar Luhut.

Dengan vaksin yang efektivitasnya 95 persen mestinya bisa mengatasi keadaan. Katakanlah dari 100 juta orang yang divaksin kan hanya 5 juta yang tidak muncul kekebalan mereka.

Sudah sangat bagus.

Sementara ini memang baru vaksin itu harapan terakhir untuk mengatasi pandemi secara total. Apalagi kalau semua orang sehat mau divaksinasi.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Jokowi Sangat Menghindari Pembuktian Ijazah di Pengadilan

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:59

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

UPDATE

Din Syamsuddin Nilai Serangan AS-Israel Bisa Porak-porandakan Dunia Islam

Minggu, 01 Maret 2026 | 12:14

Serangan AS-Israel ke Iran Bisa Picu Konflik Berkepanjangan

Minggu, 01 Maret 2026 | 12:02

Iran Tutup Selat Hormuz, Lalu Lintas Minyak Global Terancam

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:59

UI Tegaskan Demonstran yang Maki Polisi Bukan Mahasiswanya

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:41

AS-Israel Sama Sekali Tak Peka Dunia Islam

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:33

KPK Pastikan Anggota Komisi V DPR Terseret Kasus DJKA

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:23

Harga BBM Pertamina 1 Maret 2026: Non-Subsidi Naik Serentak, Pertalite Stabil

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:40

Serangan Trump ke Iran Retakkan Integritas Demokrasi Amerika

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:17

Khamenei Meninggal Dunia, Iran Umumkan 40 Hari Masa Berkabung

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:07

Kritik PDIP soal MBG Bisa Dipahami sebagai Peran Penyeimbang

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:04

Selengkapnya