Ditahannya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) memunculkan bola liar isu perombakkan Kabinet Indonesia Maju.
Praktik lancung yang dilakukan oleh mantan Wakil Ketua Partai Gerindra itu dinilai menjadi titik awal agar Presiden Joko Widodo segera membongkar barisan pembantunya.
Demikian dikatakan pengamat politik Hendri Satrio kepada
Kantor Berita Politik RMOL saat dihubungi, Kamis (26/11).
Dia bilang, reshuffle sejatinya memang hak prerogatif presiden. Namun, Hendri mendorong pengisian kursi nomor satu di otoritas kelautan dan perikanan agar segera ditetapkan.
"Dalam waktu dekat ada reshuffle atau tidak itu memang terserah presiden, tapi memang kementerian enggak boleh kosong," tutur Hendri.
Pria yang karib disapa Hensat itu juga bilang, meski posisi Edhy saat ini diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai
ad interim KKP, Jokowi perlu mencari orang yang dapat mengisi jabatan itu secara utuh.
"Enggak mungkin Pak Luhut terus-terusan yang menjabat sebagai
ad interim Menteri KKP. Jadi, mungkin dalam waktu dekat kita akan lihat adanya reshuffle," kata Hensat.
Adapun penangkapan Edhy oleh penyidik lembaga antirasuah yang dipimpin oleh penyidik senior Novel Baswedan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu dini hari (25/11).
Edhy dicokok dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap ekspor benih lobster.
