Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti dalam OTT yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/RMOL

Hukum

Siap-siap, KPK Buka Kemungkinan Telusuri Dugaan Aliran Duit Ekspor Benur Ke Partai Politik

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 05:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bisa menjadi pintu KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran duit yang masuk ke partai politik.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, pihaknya mengaku masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman mengenai dugaan aliran ke partai politik, termasuk ke Gerindra sebagai partai yang menaungi Edhy Prabowo.

"Flow atau alirannya sudah jelas, tinggal kita akan memperdalam lagi Kalau memang ada sampai ke situ (partai politik) tentunya kami akan periksa juga," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11).


Selain kemungkinan aliran dana ke partai politik, pihaknya juga akan kembali memeriksa sejumlah perusahaan yang telah mendapat izin ekspor benih lobster di bawah pemerintahan Edhy Prabowo.

"Nanti akan kami list berapa sebenarnya (perusahaan) yang mendapatkan izin dari proses ini. Kami akan koordinasi dengan PPATK, sampai sejauh mana alirannya (dana)," tegasnya.

Di sisi lain Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango juga belum bisa menyimpulkan temuan dana Rp 9,8 miliar yang ditransfer sejumlah perusahaan ke rekening PT Aero Citra Kargo sebagai forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati.

"Soal 40 perusahaan dengan jumlah uang Rp 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan hari ini kami belum bisa menyimpulkan apakah Rp 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan atau hanya dari beberapa perusahaan saja," kata Nawawi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya