Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim/Repro
Keputusan untuk membuka sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan komite sekolah.
"Komite sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadi kuncinya ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).
Meski demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan pembukaan sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari pemerintah daerah itu sendiri.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, nantinya pemda yang terdiri kecamatan hingga desa bisa menilai daerah yang aman untuk menggelar sekolah tatap muka.
Selain itu, alasan pembukaan sekolah tatap muka karena sebagian masyarakat kesulitan menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Nantinya, jika orang tua tidak nyaman, sekolah tidak bisa memaksa anaknya masuk ke sekolah. Siswa tersebut bisa melanjutkan belajar melalui PJJ.
"Jadi,
hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukan berarti berakhir," lanjut Nadiem.
Yang harus diketahui juga oleh masyarakat, ketika sekolah kembali dibuka, tidak seperti kondisi sebelum pandemi. Karena kapasitas maksimal dalam satu kelas hanya 50 persen dari total kapasitas. Pihak sekolah juga harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar.
"Sekolah harus melakukan dua
shift minimal, agar bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib dikenakan, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul (ekstrakurikuler) lagi, tidak ada olahraga lagi. Tidak ada aktivitas yang di luar lagi, siswa masuk kelas dan setelahnya langsung pulang," kata Nadiem.
