Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Korupsi Dan Perangkap Kekuasaan

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 02:10 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

MELENAKAN. Berkaca pada kejadian aktual, dari kasus korupsi teranyar yang melibatkan pejabat negara sekelas menteri, membuat kita semakin memahami bahwa memang pada dasarnya kekuasaan itu koruptif. Persis sebagaimana Lord Acton menyebut power tends to corrupt.

Kekuasaan itu juga bersifat transaksional. Politik yang menghantarkan kekuasaan bersifat pragmatis. Tidak ada prinsip etik dan idealisme di dalamnya. Pergiliran kekuasaan sesungguhnya merupakan pergantian aktor dengan perilaku yang tidak berubah terhadap akses sumber daya finansial sebagai modal politik.

Hasil penelitian Berenschot & Aspinall 2019 memberikan gambaran yang utuh mengenai perilaku koruptif sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan atas tindakan vote buying pada proses pemilihan politik.

Konsekuensi dari mahalnya ongkos politik tersebut membuat para aktor politik menggunakan kekuasaan melalui politik formal setelah terpilih untuk bertransaksi dalam upaya mengembalikan sumber daya yang terlah terpakai, sekaligus membentuk cadangan modal baru sebagai bahan persiapan pada periode pemilihan selanjutnya.

Situasi kali ini terbilang rumit. Terutama karena dampak ketidakpercayaan publik, sebagai imbas revisi UU KPK yang dikecam sebagai bentuk upaya sistematik dalam melemahkan kerja pemberantasan korupsi dari lembaga antirasuah tersebut. Peristiwa penangkapan kasus korupsi dilingkar dalam kekuasaan jelas mengejutkan.

Pertama: momentum ini tentu diharapkan menjadi titik balik dari kerja KPK sebagai bentuk pembuktian kepercayaan kepada publik bahwa masih ada harapan. Kedua: kejadian kali ini semakin memperjelas bagaimana politik menjadi jalur basah dan alat transaksi, tidak peduli citra bersih aktor politik dikonstruksikan, gemerincing uang menggiurkan.

Konsistensi kinerja KPK perlu diuji lebih jauh dalam banyak kasus di masa lalu dan di masa depan, terutama pada tindak korupsi yang melibatkan wilayah politik. Tidak bisa bertepuk dada dengan sekedar mencomot satu kasus kali ini saja, dibutuhkan komitmen yang solid dalam fungsinya memberangus budaya korupsi yang kronis.

Bentuk jamak dari pola korupsi terkait dengan proses jual beli kewenangan dan otoritas yang dimiliki para pemangku kekuasaan, jalur politik menyediakan perangkat menuju kursi empuk dan tertinggi dari jabatan publik. Dibutuhkan tidak hanya instrumen aturan hukum yang rigid dalam menghadapi korupsi, tetapi juga sekaligus pembenahan di sektor politik.

Model solusinya terintegrasi, melibatkan peran serta para aktor termasuk kelembagaan partai politik serta kemampuan literasi aktif publik untuk berlaku rasional dalam memberikan legitimasi suara pada proses pemilihan. Interaksi dari timbal balik yang seimbang para pihak diranah politik harus disusun ulang.

Lebih jauh lagi, sudah semestinya nilai-nilai etik dan moralitas menjadi pemandu yang terinternalisasi dalam diri para pihak yang berburu kuasa, karena dalam kekuasaan itu seharusnya urusan publik lebih didahulukan ketimbang sekadar syahwat berkuasa.

Kita tentu mengutuk praktik politik ala Machiavelli dengan sifat licik ala rubah, sekaligus buas layaknya singa.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi Eks Ketum HMI Dan Keluarga Korban Jatuhnya Sriwijaya Air

Selasa, 19 Januari 2021 | 22:08

Gugatan Pilkada Raja Ampat Terigister di MK, Ini Dugaan Pelanggaran KPU Dan Petahana

Selasa, 19 Januari 2021 | 22:02

"Si Mata Hati", Aplikasi Untuk Tahanan Yang Kangen Kelaurga

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:56

32 Polisi Berprestasi Dinaikan Pangkatnya Sama Kapolri Idham Azis

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:46

AHY: Anak-anak Muda Indonesia Harus Berani Bersikap Dan Bersuara

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:41

Pimpinan Komisi VIII Pastikan Tak Akan Halangi KPK Mengusut Bansos Covid-19

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:32

Tim Advokasi Korban Tragedi KM 50 Kritik Komnas HAM

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:22

Jelang Fit And Proper Test Listyo Sigit Prabowo, DPP LPPI Gelar Doa Bersama Anak Yatim

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:21

Samuel F Silaen: Rotasi Mbak Ning Dampak Negatifnya Wajah PDIP Di Parlemen

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:50

Usai Serahkan Dokumen Kasus Korupsi Bansos Bersama Penyidik, Daning Saraswati Mengelus Dada

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:35

Selengkapnya